Dalam arahannya, Aditya Pontoh mengimbau para camat dan sangadi agar berperan aktif menjaga stabilitas pemerintahan dan kondisi daerah. Ia juga meminta jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa untuk mengantisipasi penyebaran informasi menyesatkan serta informasi dari akun-akun palsu di media sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penurunan kualitas udara akibat karhutla. Menindaklanjuti surat edaran Wakil Gubernur Sulawesi Utara, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
Dinas Kesehatan juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, sesak napas, serta gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap.
Dalam rapat tersebut, dampak kekeringan terhadap sektor pertanian turut menjadi perhatian. Berdasarkan data yang dipaparkan, kekeringan telah melanda enam kecamatan di Boltara dan berdampak pada sejumlah lahan pertanian akibat berkurangnya debit air irigasi serta mengeringnya sumber-sumber air.
Di Kecamatan Sangkub, sebanyak 12 desa terdampak dengan rincian 106 hektare lahan padi, 35 hektare jagung, dan 4,475 hektare hortikultura. Kecamatan Bintauna mencatat 14 desa terdampak, meliputi 125,5 hektare lahan padi, 14 hektare jagung, dan 3,5 hektare hortikultura.
Sementara itu, di Kecamatan Bolangitang Timur, tujuh desa terdampak dengan luas lahan padi mencapai 11,59 hektare. Di Kecamatan Bolangitang Barat, lima desa terdampak dengan satu hektare lahan padi dan 11,94 hektare lahan jagung.
Di Kecamatan Kaidipang, sembilan desa terdampak, meliputi 45 hektare lahan padi, 101 hektare jagung, dan dua hektare hortikultura. Adapun Kecamatan Pinogaluman mencatat 13 desa terdampak dengan 198,91 hektare lahan padi dan 0,8 hektare hortikultura.
Kekeringan juga berdampak pada sektor perkebunan, meliputi tanaman kelapa dalam seluas 48,3 hektare, kakao 11,8 hektare, pala 5,1 hektare, dan cengkeh 3,7 hektare.
Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air, Pemerintah Kabupaten Boltara melalui sejumlah perangkat daerah telah menyalurkan bantuan air bersih kepada 2.101 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 24 desa pada enam kecamatan terdampak hingga September 2026.
Penyaluran tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
Aditya Pontoh menegaskan, penanganan persoalan kamtibmas, karhutla, dan kekeringan membutuhkan sinergi seluruh unsur Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara terpadu, sekaligus menjaga stabilitas daerah, kesehatan masyarakat, dan ketahanan ekonomi di tengah kondisi kemarau.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Boltara, Kepala Kejaksaan Negeri Boltara, Kapolres atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu atau yang mewakili, Dandim 1303 BM atau yang mewakili, Kepala BPS atau yang mewakili, Kepala Kantor Pertanahan, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, serta para camat dan sangadi se-Kabupaten Boltara.
