Peringatan HUT Ke-81 TNI menandai pergeseran cara negara membaca ancaman. Medan tugas tentara kini mencakup jaringan internet, ruang informasi, jalur penyelundupan, dan peredaran narkotika.
Oleh: Aditya Ramadhan
Di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kepada 3.378 prajurit dari tiga matra bahwa Indonesia sudah diserang melalui siber, disinformasi, dan berita bohong yang bertujuan memecah belah bangsa, mengganggu ekonomi, serta mencuri kekayaan negara.
Presiden menempatkan penyelundupan dalam dua arah sebagai ancaman kedaulatan. Kekayaan yang keluar secara ilegal ia sebut ancaman bagi kedaulatan, sedangkan narkotika yang masuk ia sebut ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa.
Karena bentuk perang tidak lagi selalu fisik, Presiden meminta TNI terus belajar dan berlatih, menguasai teknologi, serta menjadikan prestasi sebagai dasar pembinaan, alih-alih senioritas. Masa damai, dalam pandangannya, adalah waktu untuk menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk.
Ancaman siber yang disebut Presiden punya ukuran yang jelas. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,2 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025, rata-rata 182 potensi serangan setiap detik. Sebanyak 93,78 persen di antaranya berupa malware (perangkat lunak berbahaya) yang berpotensi berkembang menjadi ransomware (malware yang mengunci dan meminta tebusan).
Pada 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, BSSN telah menganalisis 1,5 miliar anomali. Angka itu berasal dari pemantauan yang menurut BSSN belum menjangkau 10 persen trafik internet nasional, sehingga skala sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar.
Kerangka hukum untuk keterlibatan TNI di ranah itu sudah tersedia. Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada 2025 memasukkan tugas membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber ke dalam operasi militer selain perang.
Dengan dasar itu, TNI bekerja sebagai pendukung BSSN dan lembaga lain, terutama ketika serangan menyasar sistem yang terkait pertahanan dan objek vital nasional. Arahan agar prajurit menguasai teknologi memberi bobot baru pada tugas yang selama ini kurang terlihat dibandingkan latihan tempur konvensional.
Disinformasi bergerak di jalur yang sama dengan serangan siber, tetapi sasarannya kepercayaan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan 1.674 hoaks dalam kurun 22 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Yaitu sebanyak 341 menyangkut pemerintahan, 166 politik, dan 68 kebencanaan.
Dua pekan sebelum HUT TNI, Komdigi bersama aparat penegak hukum memburu penyebar dokumen palsu yang mencatut nama Menteri Komunikasi dan Digital yang mengabarkan pemadaman internet nasional pada 25-27 September 2026.
Satu dokumen palsu cukup untuk memicu kepanikan, dan dampak semacam itulah yang dimaksud Presiden ketika menyebut upaya membuat Indonesia gaduh.
Penyelundupan
Penyelundupan kekayaan alam adalah ancaman yang kerugiannya paling mudah dihitung. Data dari Kemenko Polkam menyebut operasi TNI Angkatan Laut sepanjang 2025 menyelamatkan potensi kerugian negara Rp14,75 triliun. Penyelundupan yang digagalkan mencakup pasir timah, pakaian bekas impor ilegal, rokok, benur, hingga BBM.
Pada September 2025, Presiden memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung setelah menyebut hampir 80 persen hasil timah daerah itu diselundupkan setiap tahun. Operasi tersebut diperkirakan menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun.
Arus sebaliknya, narkotika yang masuk, menuntut pengawasan di laut, udara, dan jalur ekspedisi. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 773 kasus sepanjang 2025, termasuk 63 jaringan sindikat, dengan barang bukti 4,01 ton sabu dan 2,19 ton ganja. Kasus terbesar, penyelundupan dua ton sabu di kapal Sea Dragon Tarawa di perairan Kepulauan Riau, digagalkan lewat kerja bersama BNN, Bea Cukai, TNI AL, dan Polri.
Pada Juli 2026, BNN memusnahkan 3,37 ton ganja asal Thailand yang disita dari sebuah gudang ekspedisi di Gresik, bersama sabu yang diselundupkan lewat laut dari Batam ke Jakarta. Penyidikan tetap di tangan BNN dan Polri, sementara pengawasan perairan yang dijalankan TNI AL menjadi bagian dari rantai penindakan sejak hulu.
Arahan Presiden disampaikan bersamaan dengan perubahan struktur yang luas. Presiden meresmikan 204 satuan baru, termasuk enam kodam di Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, serta 30 brigade dan 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan.
TNI AU menambah dua skadron udara dan dua satuan radar, sedangkan TNI AL menambah satu brigade dan empat batalyon marinir. Kodam baru di Kepulauan Riau berdiri di wilayah perairan yang menjadi lintasan kasus sabu terbesar tahun lalu, dan satuan radar memperluas kemampuan pengawasan wilayah udara.
Penguatan itu ditopang anggaran pertahanan 2027 sebesar Rp189 triliun yang disepakati Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan pada 31 Agustus 2026. Angka itu naik dari pagu indikatif Rp139 triliun dan sedikit di atas alokasi 2026 sebesar Rp187 triliun.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan anggaran tersebut juga akan mendukung penanganan bencana dan mitigasi kebakaran hutan, tugas yang menurutnya bersifat dinamis. Porsi yang dialokasikan untuk teknologi dan pelatihan akan menentukan seberapa cepat arahan Presiden menjadi kemampuan nyata di lapangan.
Semua itu terkait dengan tema peringatan tahun ini, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Disinformasi hanya efektif ketika masyarakat mudah percaya, sedangkan penyelundupan di pesisir kerap terbongkar berkat laporan warga.
Pengungkapan pasir timah ilegal oleh TNI AL di Bangka Belitung, misalnya, berawal dari informasi masyarakat. Kedekatan prajurit dengan rakyat yang ditekankan Presiden, dengan demikian juga berfungsi sebagai jaringan pengawasan yang tidak bisa digantikan alat.(*)
Sumber: Antara
