GOPOS.ID, GORONTALO – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang harus diimbangi dengan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam sosialisasi penyusunan laporan keuangan SMK BLUD Provinsi Gorontalo yang berbasis aplikasi digital pada Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penilai BLUD, jajaran BKAD, kepala sekolah sebagai pimpinan BLUD, serta pejabat keuangan, bendahara, dan operator SMK BLUD se-Provinsi Gorontalo. Sukril menjelaskan bahwa laporan keuangan BLUD merupakan bagian integral dari konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Sukril juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan tiga SMK sebagai percontohan penerapan PPK-BLUD, yaitu SMK Negeri 2 Kota Gorontalo, SMK Negeri 1 Limboto, dan SMK Negeri 1 Boalemo. “Hasil evaluasi tata kelola menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pencatatan transaksi, penatausahaan aset, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta kepastian dasar hukum atas penerimaan dari kegiatan layanan dan unit produksi sekolah,” ungkapnya.
Sebagai langkah perbaikan, BKAD mendorong digitalisasi dalam penatausahaan keuangan. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, ketepatan waktu, dan integrasi transaksi pendapatan dan belanja dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penguatan pengawasan oleh kepala sekolah, peningkatan kapasitas bendahara dan pejabat keuangan, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam penataan BLUD SMK.
Melalui inisiatif ini, BKAD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan SMK BLUD yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mendukung kualitas LKPD dan keberlanjutan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pendidikan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. (Putra/Gopos)
