GOPOS.ID, GORONTALO – Isu Partai Golkar menarik dukungan dari pemerintahan Gusnar Ismail-Idah Syaidah Rusli Habibie mulai berembus di tengah dinamika politik Gorontalo.
Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Gorontalo, Helmi Rasid, menilai isu tersebut menyesatkan. Menurut dia, rapat internal Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas evaluasi pemerintahan tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai tanda Golkar meninggalkan koalisi.
Helmi menyebut, rapat internal fraksi merupakan hal biasa di DPRD. Setiap fraksi memiliki hak melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan sesuai tugas dan fungsi DPRD.
“Apa yang salah dengan rapat Fraksi Golkar? Tidak ada yang salah dalam rapat itu. Dan semua Fraksi biasa melakukan rapat internal termasuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah,” bebernya.
Menurut Helmi, persoalan muncul ketika evaluasi tersebut kemudian dikaitkan dengan isu Golkar akan meninggalkan pemerintahan Gusnar-Idah. Ia menilai narasi tersebut terlalu jauh. Apalagi, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syaidah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo.
“Logikanya, Ibu Wakil Gubernur Idah Syaidah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar, kemudian Golkar diisukan meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah. Ini menjadi lucu, dan opini sesat seperti ini perlu diluruskan,” tegas Anggota Fraksi Demokrat Boalemo tersebut.
Helmi mengatakan, evaluasi terhadap pemerintahan bukan hanya dilakukan Fraksi Golkar. Demokrat sebagai salah satu partai pengusung juga telah melakukan evaluasi melalui Satgas yang dibentuk DPD Partai Demokrat Gorontalo.
Evaluasi itu, kata dia, tidak hanya melihat jalannya pemerintahan Gusnar-Idah, tetapi juga membahas proyeksi politik Demokrat menghadapi Pemilu 2029.
“Jadi bukan hanya Fraksi Golkar yang melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah. Kami Partai Demokrat yang juga pengusung, sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini. Dan tentunya, semua fraksi dan partai politik, memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi,” bebernya.
Bagi Helmi, evaluasi justru diperlukan untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dalam perjalanan pemerintahan. Karena itu, evaluasi Fraksi Golkar maupun Demokrat tidak seharusnya langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa partai pengusung mulai meninggalkan pemerintahan.
Ia menilai dinamika seperti itu merupakan bagian yang lazim dalam perjalanan sebuah pemerintahan.
“Dinamika politik dalam pemerintahan, sudah hal yang biasa. Semua cukup dengan komunikasi yang baik lintas partai. Jadi kalau ada yang mengaitkan Golkar, akan meninggalkan pemerintahan Gusnar-Idah, itu opini sesat yang sengaja dibuat oleh orang yang memiliki penyakit hati,” ucapnya.
Helmi berharap komunikasi antarpihak tetap terjaga sehingga dinamika politik tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan masyarakat.
Menurut dia, evaluasi yang dilakukan partai politik maupun fraksi di DPRD pada dasarnya dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki jalannya pemerintahan Gusnar-Idah ke depan.(*/gopos)
