GOPOS.ID, JEMBER – Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (23/8/2026).
Sebanyak 23 orang masuk dalam kepengurusan tersebut. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag., dipercaya memimpin MUI Jember untuk masa khidmat lima tahun.
Bupati Jember Gus Fawait menilai keberadaan MUI penting untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya dalam persoalan keumatan.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan berbagai unsur. Selain pemerintah, ulama, pesantren, akademisi, dan masyarakat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Gus Fawait secara khusus meminta MUI membantu pemerintah memperkuat pemahaman masyarakat mengenai imunisasi, terutama di lingkungan yang masih memiliki keraguan karena alasan keagamaan.
“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram,” ujar Gus Fawait.
Ia berharap penguatan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui berbagai ruang keagamaan, seperti pesantren, pengajian, majelis taklim, hingga kegiatan masyarakat.
“Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember,” katanya.
Menurut Gus Fawait, pendekatan melalui tokoh agama dinilai efektif untuk menjangkau keluarga dan komunitas yang memiliki kedekatan kuat dengan lingkungan pesantren.
Kolaborasi pemerintah dan MUI juga diarahkan pada persoalan kesehatan lainnya. Salah satunya melalui program home care bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Sasaran program tersebut meliputi masyarakat miskin ekstrem, lansia tunggal, ibu hamil berisiko tinggi, anak stunting, serta penyandang disabilitas dengan penyakit berkepanjangan.
Pemkab Jember turut membuka perhatian terhadap kesehatan para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mengingat posisi mereka penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat.
Ketua MUI Jember KH. Abdul Haris mengatakan lembaganya akan tetap menjalankan peran sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang independen dan objektif.
“Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat,” tegas Abdul Haris.
Ia menambahkan, pemerintah dan ulama mempunyai tanggung jawab berbeda tetapi saling melengkapi. Pemerintah membangun aspek material, sementara ulama memperkuat moral, spiritual, dan kehidupan keagamaan masyarakat.(kur)
