Pembangunan manusia bukanlah proyek instan, melainkan investasi jangka panjang yang menuntut konsistensi kebijakan. Dari pemenuhan gizi anak hingga kerja sama pendidikan tinggi, setiap langkah menjadi bagian dari fondasi daya saing bangsa.
Ada logika yang mengikat rangkaian kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, hingga rencana pembangunan kampus Indian Institutes of Management (IIM) dan Indian Institutes of Technology (IIT) di Indonesia.
Benang merah itu berujung pada premis bahwa daya saing sebuah bangsa ditentukan lebih dulu oleh kualitas manusianya, bukan hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara. Premis ini memang bukan hal baru dalam literatur pembangunan. Namun, tidak banyak pemerintahan yang menerjemahkannya ke dalam rangkaian kebijakan yang begitu koheren, dari pemenuhan gizi ibu hamil hingga kerja sama pendidikan tinggi lintas negara.
Titik berangkatnya adalah gizi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bertumpu pada pemahaman yang telah lama mapan dalam ilmu gizi mengenai pentingnya seribu hari pertama kehidupan. Terhitung sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, periode ini merupakan jendela kesempatan yang tidak dapat diputar ulang. Kekurangan gizi pada fase tersebut berisiko menghambat perkembangan kognitif secara permanen, sementara intervensi yang tepat pada periode yang sama dapat menjadi pengungkit produktivitas dalam jangka panjang.
Sasaran 3B dalam MBG —ibu hamil, ibu menyusui, dan balita— ditempatkan langsung pada jendela kritis tersebut. Intervensi ini ditujukan untuk menekan angka bayi lahir dengan berat badan rendah sekaligus mencegah tengkes (stunting) sejak akar persoalannya. Adapun bagi anak usia sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA), MBG berfungsi memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian. Fokusnya memang tidak lagi pada pencegahan tengkes, melainkan menjaga tumbuh kembang dan kesiapan anak untuk belajar.
Besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan bobot politik program ini. Dalam APBN 2026, MBG semula mendapat alokasi Rp268 triliun, yang kemudian diefisiensikan menjadi Rp229 triliun. Sebagian besar anggaran Badan Gizi Nasional pun diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Di sinilah letak perubahan cara pandangnya. Dalam kerangka MBG, gizi tidak ditempatkan semata-mata sebagai bantuan sosial, sebagaimana lazimnya program pemerintah. Gizi diperlakukan sebagai infrastruktur dasar pembangunan manusia. Jika jalan dan listrik menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi, gizi adalah fondasi bagi manusia yang kelak menggerakkan perekonomian itu sendiri.
Sekolah
Dari fondasi biologis itu, rangkaian kebijakan pendidikan pemerintah bergerak membangun fondasi kognitif dan sosial secara berjenjang. Setiap program dirancang untuk menyasar segmen sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga membentuk jalur pendidikan yang saling melengkapi.
Sekolah Rakyat, yang dikelola Kementerian Sosial, dirancang sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari desil satu dan dua, kelompok ekonomi paling rentan menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hingga awal 2026, sebanyak 166 dari target 500 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi. Jika target tersebut tercapai pada 2029, program ini diproyeksikan menjangkau sekitar 500.000 murid.
Pada jalur yang berbeda, pemerintah juga mengembangkan Sekolah Garuda yang menyasar siswa berprestasi dari berbagai pelosok negeri. Mereka dipersiapkan untuk menembus perguruan tinggi terbaik di dunia, dengan penekanan pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Sekolah Garuda dibangun melalui dua skema: sekolah baru yang dibangun dari awal di wilayah yang minim akses terhadap pendidikan unggul, serta sekolah transformasi yang mengembangkan SMA/MA yang telah berdiri.
Di antara kedua program tersebut terdapat kelompok anak dari desil tiga hingga enam. Mereka tidak cukup miskin untuk menjadi sasaran utama Sekolah Rakyat, tetapi juga tidak secara khusus masuk dalam kelompok siswa unggulan yang dituju Sekolah Garuda. Ruang inilah yang hendak diisi melalui konsep Sekolah Terintegrasi yang tengah digodok pemerintah, dengan menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dalam satu kawasan pendidikan terpadu di setiap kecamatan.
Dengan demikian, hampir seluruh spektrum sosial-ekonomi anak Indonesia memiliki jalur pendidikan yang secara khusus dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.
Ketiga jalur pendidikan tersebut kemudian ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar pada jenjang pendidikan tinggi melalui konsep Universitas Republik Indonesia. Konsep ini dirancang sebagai sebuah ekosistem yang mengelola perguruan tinggi sekaligus menaungi badan pengelola sekolah unggulan hingga Lembaga Administrasi Negara.
Desain tersebut berupaya menyambungkan lulusan sekolah menengah terbaik dengan perguruan tinggi, sebelum mengarahkan mereka ke jenjang karier di instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara. Pendekatan ini pada dasarnya hendak menutup jarak yang selama ini memisahkan dunia pendidikan dari dunia kerja dan birokrasi, persoalan klasik yang kerap membuat investasi pendidikan tidak serta-merta berbuah pada peningkatan kualitas tata kelola negara.
Dimensi internasional dari rangkaian sistem pendidikan ini terlihat dalam kerja sama dengan India. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mendukung pendirian kampus Indian Institutes of Management (IIM) di Indonesia sekaligus menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Indian Institutes of Technology (IIT).
Langkah konkret pertama terwujud melalui nota kesepahaman antara Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari di Malang dan IIM Bangalore, institusi pendidikan bisnis yang menempati peringkat ke-28 dunia, untuk memperkuat ekosistem pendidikan digital di kawasan tersebut. Beberapa hari kemudian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membuka peluang kolaborasi riset serta pengembangan ekosistem perusahaan rintisan teknologi bersama IIT Madras.
Dengan demikian, standar pendidikan Indonesia mulai ditempatkan dalam pergaulan langsung dengan institusi-institusi kelas dunia. Orientasinya bukan lagi semata-mata berlomba mengejar peringkat di dalam negeri, melainkan membangun kapasitas agar mampu berkompetisi dan berkolaborasi di panggung global.
Praktik Negara Maju
Investasi pada manusia bukanlah gagasan tanpa preseden. Sejumlah negara telah menunjukkan bagaimana kebijakan konkret di bidang pendidikan dapat diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang terukur.
Korea Selatan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional sejak awal proses industrialisasinya. Negara itu mengalokasikan sekitar 5 persen produk domestik bruto (PDB) untuk pendidikan -salah satu porsi tertinggi di dunia— serta mulai meningkatkan investasi di bidang riset dan teknologi yang kini mencapai sekitar 3 persen PDB sejak dekade 1980-an. Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor.
Hasilnya terlihat dalam transformasi struktural Korea Selatan, dari ekonomi agraris menjadi salah satu basis manufaktur berteknologi tinggi dunia. Lima universitas Korea Selatan kini masuk dalam 100 besar dunia versi QS World University Rankings. Pada saat yang sama, perusahaan seperti Samsung, Hyundai Motor, dan SK berhasil menembus jajaran 100 besar Fortune Global 500, dengan produk yang tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Singapura memulai dari titik yang jauh lebih sulit. Setelah keluar dari Federasi Malaysia pada 1965, negara itu tidak memiliki sumber daya alam dan menghadapi perekonomian yang rapuh. Pemerintah di bawah Lee Kuan Yew kemudian mengambil keputusan strategis: investasi terbesar negara diarahkan pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dengan penekanan pada sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta penguasaan bahasa Inggris.
Pada saat yang sama, Singapura mengirimkan pelajar-pelajar terbaiknya untuk menempuh pendidikan di luar negeri dengan harapan—dan dalam banyak kasus, kewajiban—untuk kembali dan ikut membangun negaranya.
Kombinasi kebijakan tersebut ditopang oleh pemberantasan korupsi yang tegas, yang berperan menjaga kepercayaan investor asing. Hasilnya, perekonomian Singapura tumbuh rata-rata 8 persen per tahun selama tiga dekade. Investasi asing yang masuk pun melonjak dari 157 juta dollar AS pada 1971 menjadi 3,7 miliar dollar AS satu dekade kemudian. Dari sebuah kota pelabuhan kecil, Singapura bertransformasi menjadi salah satu pusat keuangan dan manufaktur elektronik dunia.
Di Eropa, Finlandia menawarkan bukti bahwa keunggulan pendidikan dapat dicapai tanpa menjadikan persaingan melalui tes atau peringkat sebagai fondasi utama. Reformasi yang dimulai melalui undang-undang pada 1968 menghapus sistem sekolah dua jalur dan menggantinya dengan sekolah komprehensif gratis bagi anak-anak berusia 7 hingga 16 tahun. Sejak akhir 1970-an, semua calon guru juga diwajibkan menempuh pendidikan hingga jenjang magister dan hanya direkrut dari 10 persen lulusan terbaik di universitas masing-masing.
Kebijakan tersebut tidak berubah arah meski terjadi pergantian kepemimpinan politik selama empat dekade. Hasilnya baru terlihat secara nyata melalui Programme for International Student Assessment (PISA) 2000, ketika pelajar Finlandia tercatat sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains.
Benang merah dari pengalaman negara-negara tersebut adalah konsistensi arah kebijakan lintas dekade. Di Indonesia, hasil dari program seperti MBG serta pembangunan sekolah dan perguruan tinggi tidak mungkin terlihat hanya dalam dua atau tiga tahun. Investasi pada manusia baru dapat diuji dalam beberapa tahun, bahkan dasawarsa mendatang, ketika dampaknya mulai dirasakan dalam perjalanan menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045—sebuah momentum yang kerap dikaitkan dengan visi Indonesia Emas.
Karena itu, konsistensi dalam pelaksanaan program dan sejauh mana implementasinya tetap berada pada jalur utama investasi pembangunan manusia akan menjadi indikator penting keberhasilan berbagai upaya tersebut. Pelaksanaannya tentu tidak akan selalu berjalan mulus. Sejumlah kalangan akademisi bahkan telah mengingatkan agar evaluasi tidak berhenti pada capaian kuantitatif—misalnya, berapa banyak masyarakat yang menerima manfaat program.
Ukuran keberhasilan investasi sumber daya manusia pada akhirnya bukanlah seberapa banyak orang yang memperoleh fasilitas, melainkan seberapa jauh program-program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas manusia Indonesia di masa depan.
Catatan-catatan negatif dalam penyelenggaraan program, seperti kasus korupsi dalam pelaksanaan MBG, menjadi penanda area yang perlu dikawal secara ketat agar investasi besar di bidang gizi dan pendidikan benar-benar mencapai tujuannya.
Korea Selatan, Singapura, dan Finlandia tidak membangun sumber daya manusia dalam satu periode pemerintahan. Mereka melakukannya melalui konsistensi kebijakan lintas dekade, dengan arah yang tetap terjaga meski rezim politik berganti.(Antara/gopos)
