GOPOS.ID LIMBOTO – Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun 2026 menjadi momok yang menyedihkan bagi SMA dan SMK swasta di Provinsi Gorontalo.
Hal itu terlihat dari jumlah siswa baru yang mendaftar di sekolah swasta, khususnya tingkat SMA dan SMK di Gorontalo yang rata-rata mengalami penurunan drastis.
Di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (SMKT) Muhammadiyah Limboto misalnya, jumlah calon siswa baru yang mendaftar hanya berjumlah 76 orang. Jumlah itu menurun drastis dibandingkan dengan penerimaan siswa baru tahun lalu.
Kepala Sekolah Hasanudin Habi, S.Ag, M.Si, menuturkan, harapan untuk mendapatkan tambahan siswa baru, nampaknya sudah pupus, karena proses pendaftaran gelombang kedua akan segera berakhir tanggal 4 Juli 2026.
Ia menduga, kemungkinan anjloknya siswa baru di sekolahnya dan di sekolah swasta lainnya di Gorontalo tahun ini, tidak terlepas dari regulasi baru yang diterapkan pemerintah yang implementasinya di lapangan kurang berpihak pada sekolah SMA/SMK swasta.
Hasanudin mengatakan, pemerintah memang memiliki tujuan baik dalam membenahi sistem penerimaan murid baru. Namun, implementasi kebijakan di lapangan dinilai belum berpihak kepada sekolah vokasi swasta.
“Kami memahami niat baik pemerintah dalam menata sistem penerimaan murid baru. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan regulasi SPMB 2026 justru menjadi salah satu penyebab utama anjloknya jumlah siswa baru di SMK swasta, termasuk di SMK Teknologi Muhammadiyah Limboto,” ujar Hasanudin.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo segera melakukan evaluasi terhadap regulasi tersebut. Menurutnya, menurunnya jumlah pendaftar bukan hanya persoalan sekolah, tetapi juga dapat berdampak pada ketersediaan tenaga kerja terampil di Gorontalo dalam beberapa tahun mendatang.
“Anjloknya jumlah siswa baru merupakan sinyal darurat yang harus segera direspons. Jika kondisi ini terus berlanjut, kita berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja terampil dalam tiga hingga empat tahun ke depan,” katanya.
Hasanudin menjelaskan, SMK Teknologi Muhammadiyah Limboto telah berkiprah lebih dari 20 tahun dalam mencetak lulusan di berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan, teknisi, programmer hingga tenaga industri yang dibutuhkan dunia kerja.
Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan skema afirmasi maupun kuota yang lebih adil bagi SMK swasta. Menurutnya, karakter pendidikan vokasi memiliki tujuan yang berbeda dengan sekolah umum karena lebih berorientasi pada penciptaan lulusan yang siap bekerja.
“Jangan samakan beban SMK swasta dengan SMA maupun SMK negeri. Ekosistem kami berbeda karena selain mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan, kami juga mencetak tenaga kerja yang siap masuk ke dunia usaha dan dunia industri,” jelasnya.
Selain itu, Hasanudin meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo membuka ruang dialog dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Swasta se-Gorontalo sebelum menetapkan regulasi SPMB tahun berikutnya.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin didengar. Kebijakan yang baik lahir dari kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata dari regulasi,” ujarnya.
Di tengah tantangan tersebut, Hasanudin menegaskan SMK Teknologi Muhammadiyah Limboto tetap berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing.
“Kami siap berbenah dan terus meningkatkan kualitas. Yang kami harapkan hanya satu, berikan ruang melalui regulasi yang adil agar SMK swasta tetap hidup dan terus mendidik generasi muda. Jangan sampai regulasi hari ini justru mematikan harapan anak-anak teknologi Gorontalo di masa depan,” tutup Hasanudin. (Isno/gopos)
