GOPOS.ID, JEMBER – Refleksi setahun kepemimpinan digelar di Kabupaten Jember, menandai perjalanan awal pemerintahan Gus Fawait setelah pelantikan serentak nasional tahun lalu.
Agenda bertajuk Setahun Berkarya Maju Bersama Rakyat menjadi ruang memaparkan capaian strategis sekaligus mengevaluasi kebijakan prioritas sepanjang tahun pertama pemerintahan.
Pada awal masa jabatan, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal berat serta tingginya angka kemiskinan yang berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat.
Sektor kesehatan menjadi sorotan utama, terutama beban tanggungan tiga rumah sakit daerah yang mencapai Rp214 miliar dan mengganggu stabilitas operasional pelayanan.
Sebagai respons, pemerintah menerapkan kebijakan Universal Health Coverage Prioritas agar seluruh warga memperoleh layanan kesehatan gratis cukup menggunakan KTP.
Sejak 1 April 2025, akses layanan kesehatan dibuka tanpa syarat surat keterangan tidak mampu, sekaligus membantu pemulihan keuangan rumah sakit daerah.
Di bidang administrasi kependudukan, puluhan ribu blanko KTP disediakan untuk menuntaskan antrean lama serta mendekatkan layanan pencetakan langsung ke tingkat kecamatan.
Masalah pendidikan juga disorot setelah ribuan gedung sekolah terdata rusak berat, mendorong pembaruan data nasional yang membuka peluang bantuan revitalisasi besar.
Program beasiswa afirmasi ekonomi menjangkau hampir delapan ribu mahasiswa hingga lulus, termasuk dukungan khusus bagi santri dari keluarga kurang mampu.
Sektor pertanian diperkuat melalui optimalisasi lahan bantuan alat modern distribusi benih unggul serta pembangunan infrastruktur pendukung produksi pangan.
Strategi peningkatan pendapatan daerah ditempuh tanpa menaikkan pajak, menghasilkan lonjakan PAD signifikan dan menempatkan daerah ini sebagai salah satu progres tertinggi di Jawa Timur.
“Tahun 2025 adalah fondasi. Pelayanan dasar harus kokoh sebelum melangkah lebih jauh,” ujar Gus Fawait dalam refleksi kinerja pemerintahannya.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapat hak layanan tanpa hambatan, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan daerah,” katanya menegaskan arah kebijakan prioritas.
“2026 adalah tahun percepatan pembangunan, setelah fondasi pelayanan publik diperkuat sepanjang tahun pertama,” tegasnya menutup paparan refleksi.(Kur)
