GOPOS.ID, GORONTALO – Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Provinsi Gorontalo kembali digelar pada Kamis (20/6/2025), menghadirkan Bappeda dan Biro Hukum Provinsi sebagai mitra kerja utama. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Inogaluma DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Sun Biki, bersama Wakil Ketua Espin Tulie.
Turut hadir anggota Pansus lainnya, seperti Gustam Ismail, Hais Ayuwa, dan Manaf Hamzah. Agenda rapat difokuskan pada pembahasan strategi pembangunan daerah lima tahun mendatang, termasuk isu-isu strategis seputar pengembangan wilayah secara merata.
Dalam rapat itu, Gustam Ismail menyoroti ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian memadai dalam perencanaan daerah.
“Kita perlu menempatkan daerah kepulauan sebagai prioritas dalam RPJMD kali ini. Masih ada wilayah seperti di Gorontalo Utara yang belum merasakan akses dasar seperti listrik dan infrastruktur penghubung,” ujar Gustam dengan nada serius.
Ia mencontohkan Pulau Dudepo, salah satu pulau berpenghuni di Gorontalo Utara yang hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai. Kondisi di sana menurutnya jauh tertinggal dibanding daerah daratan lainnya.
“Pulau itu sudah puluhan tahun menunggu listrik dan jalan yang layak. Ini harus jadi alarm bagi kita semua. Masa di tahun 2025 masih ada warga hidup tanpa penerangan dan akses transportasi yang manusiawi?” tambahnya.
Pansus RPJMD berharap seluruh masukan dalam rapat kerja ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal, apalagi terlupakan. (isno/gopos)
