GOPOS.ID, GORONTALO – Polemik seputar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tampaknya menjadi “langganan” tiap tahun. Persoalan ini pun kembali menjadi perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Meyke Kamaru.
Aleg dari Partai Golkar itu menyoroti berbagai regulasi serta kebijakan teknis penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SMA dan SMK di wilayah Kota Gorontalo. Ia menilai, dinamika dan polemik yang berulang tiap tahun harus segera direspons dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Setiap tahun selalu saja ada keluhan masyarakat, terutama orang tua calon siswa, yang mempertanyakan soal aturan penerimaan siswa baru. Inilah yang kami bahas dalam pertemuan tadi,” ujar Meyke, Senin (23/6/2026), saat reses masa sidang ke 3 tahun anggaran 2025 di Disdikpora Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo 1.
Meyke mengungkapkan, salah satu solusi utama adalah memastikan kebijakan SPMB disosialisasikan lebih awal ke sekolah-sekolah tingkat SMP. Tujuannya, agar para siswa dan orang tua bisa memahami dengan jelas jalur penerimaan, termasuk jalur prestasi.
“Kebijakannya sudah jelas. Kalau siswa punya prestasi, ya mereka akan masuk lewat jalur prestasi. Tapi informasi ini harus sampai lebih awal ke masyarakat,” tegasnya.
Dalam diskusi itu juga muncul masukan mengenai standarisasi nilai di sekolah-sekolah unggulan di Kota Gorontalo. Hal ini menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kesenjangan antar sekolah dan menciptakan keadilan dalam proses seleksi.
“Ini persoalan klasik yang muncul setiap tahun. Harus ada formulasi khusus yang bisa menjadi solusi jangka panjang, apalagi untuk sekolah-sekolah favorit,” tambahnya.
Lebih lanjut, Meyke menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, tidak hanya dari sisi infrastruktur dan sarana prasarana, tetapi juga dari kualitas tenaga pendidik (SDM guru). Menurutnya, SMA unggulan seperti SMAN 1 dan SMAN 3 tak boleh jadi satu-satunya pilihan karena kualitas sekolah lain masih belum merata.
“OPD harus menjawab tantangan ini. Dan kami di DPRD pun punya tanggung jawab untuk menganggarkan pemerataan kualitas di semua SMA, agar siswa punya banyak pilihan berkualitas, bukan hanya bertumpu di dua sekolah favorit saja,” pungkasnya.(isno/gopos)
