GOPOS.ID, GORONTALO – Gelombang protes terhadap kreasi baju adat Gorontalo yang digunakan salah satu peserta di ajang Putra-Putri Kebudayaan Indonesia (PPKI) 2019 dengan mengatasnamakan Provinsi Gorontalo terus bergulir. Secara umum masyarakat Gorontalo tidak setuju jika perempuan dengan nama Margaretha Gutagalung itu mengenakan pakaian adat Gorontalo dengan penampilan terbuka.
Bahkan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata mengakui tidak pernah mengutus perwakilan di ajang PPKI 2019.
“Iven yang digelar yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia itu tidak pernah memberitahukan ataupun melayangkan undangan secara resmi ke Pemprov Gorontalo terkait iven tersebut,” tegas Kepala Dispar Prov Gorontalo H.Rifli Katili, AP, S.Sos.M.Ec.Dev kepada wartawan, Sabtu, (24/8/2019).
Karena slot untuk Gorontalo kosong, maka diisi oleh agency dari Surabaya, Jawa Timur. Tanpa sekalipun memberi tahu pihak Pemprov Gorontalo sebagai daerah utusan.
“Nah, terkait dengan keikutsertaan yang bersangkutan, tidak dan tanpa sepengetahuan Pemprov atau dinas pariwisata. Apalagi memberikan rekomendasi sebagai utusan daerah,” sambung Refli.
Untuk tindaklanjut, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo sudah melayangkan protes resmi baik kepada pihak penyelenggara maupun agency.
“Jika saja perwakilan agency itu memberitahukan resmi ke Dinas Pariwisata Gorontalo. Maka diupayakan bisa mendapat rekomendasi plus suport pendampingan untuk penggunaan pakem baju adat Gorontalo. Jangan mereka melangkah sendiri, hanya untuk kepentingan dia lalu mengabaikan aspek lain. Tentu ini akan menjadi perhatian serius kami kedepannya,” paparnya.
Terkait ini, selain melayangkan protes ke penyelenggara, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo akan duduk bersama perwakilan tokoh adat dan MUI untuk membahas persoalan ini. “Mengingat sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat,”tandas mantan Karo Humas dan Protokol Pemprov Gorontalo itu. (andi/gopos)
