GOPOS.ID, MARISA – Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga kembali menyambangi Kementerian PUPR membahas tindak lanjut pembangunan kantor Bupati Pohuwato, Selasa (28/05/2024).
Dalam pertemuan itu, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga sangat berterima kasih atas atensi Kementerian PUPR turun melakukan monitoring dan evaluasi lapangan terkait usulan pembangunan gedung Kantor Bupati Pohuwato yang baru pasca insiden September 2023 silam.
Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga pun menaruh harapan besar agar alokasi pembangunan gedung Kantor Bupati Pohuwato dapat terealisasi pada APBN tahun 2025.
“Saya berharap pelaksanaan tender kiranya bisa di tahun 2024, sehingga awal tahun 2025 sudah mulai dilaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan fisik,” ujar Saipul.
Saipul menuturkan, mengingat saat ini sedang di asistensi DED bersama konsultan, yang selanjutnya akan berproses di Kementrian PUPR dan Kementrian Keuangan. Apalagi proses tender yang membutuhkan waktu selama 2 bulan, sebagaimana penyampaian ibu Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti.
“Semoga usulan kami mendapat perhatian besar dari Kementerian PUPR,” tutur Saipul.
Dalam rapat Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, mengungkapkan ada beberapa Readness Criteria (RC) yang saat ini sedang dilengkapi dan sebagian besar sudah dilengkapi oleh Dinas PUPR, antara lain Detail Enginering Design (DED), SHST/SK HSBGN, sertifkat lahan pembangunan, surat pernyataan menerimah hibah, surat kesediaan anggaran pemeliharaan dan operasional, surat pernyataan lahan tidak bersengketa, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), dokumen UKL/UPL, surat rekomendasi rencana pendanaan.
“Sampai saat ini RC hampir sebagian besar sudah terpenuhi, untuk DED masih terus dilakukan asistensi bersama tenaga ahli konsultan dan tenaga ahli bangunan gedung dari Kementerian PUPR,” ungkap Risdiyanto.
Risdiyanto mengaku, Kementerian PUPR dalam hal ini untuk memastikan design yang ada sudah memenuhi kriteria teknis, terutama dalam kekuatan/kekokohan, kenyamaan serta keandalan bangunan untuk mendapatkan sertikat bangunan gedung kategori bangunan hijau (Green Building).
“Design kantor bupati yang baru untuk mendapatkan atensi dan koreksi langsung dari ibu Dirjen Cipta Karya, atas usulan DED yang telah dikerjakan yang progresnya saat ini yang sudah mencapai 80 persen,” tutup Risdiyanto.(Yusuf/Gopos)
