GOPOS.ID – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kurang dua bulan lagi. Pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 tersebut menjadi perhatian semua pihak. Terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta TNI-Polri guna mewujudkan pemilu aman dan damai.
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri di setiap daerah di Indonesia, termasuk di Papua, mengawal proses pemilu agar berjalan sesuai aturan. Seperti Polda Papua yang sudah berkomitmen mengawal Pemilu 2024 berjalan aman lewat Operasi Mantap Brata Cartenz. Operasi tersebut dirancang khusus untuk mengamankan pemilu presiden dan wakil presiden.
Tahapan masa kampanye yang sedang berlangsung menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian daerah setempat setelah adanya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. DOB itulah yang juga menjadi fokus Polda Papua bersama Kodam XVII/Cenderawasih dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif pada saat menjelang, hari H, dan pasca-penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut.
Salah satu bentuk komitmen dalam mengawal proses pemilu berjalan damai, Polda Papua bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat menggelar Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan Konser Doa Indonesia, pemilu damai pada medio Desember ini di Sentani, Kabupaten Jayapura.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri, mengatakan adanya kegiatan keagamaan tersebut diyakini bisa membantu pelaksanaan pemilu berjalan aman, damai, dan sukses. Tentu saja juga berkat kontribusi dari para pemangku kepentingan, tokoh agama, serta masyarakat di daerah itu.
Sebab, Indonesia bukan hanya milik satu kelompok atau satu agama, melainkan milik semua pemeluk agama dan seluruh masyarakat Indonesia wajib menjaga kebersamaan sebagai umat beragama.
Umat beragama di Papua diminta dapat berperan sebagai individu bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian dalam pelaksanaan pemilu. Begitupun dengan TNI-Polri, juga akan selalu bersikap netral dan siap mengamankan jalannya pesta demokrasi 5 tahunan itu.
“Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Papua menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan 14 Februari 2024,” kata Kapolda Papua.
Kegiatan KKR dan doa bersama serentak untuk menyambut pemilu juga telah dilaksanakan pada 5 Desember 2023 di lima kabupaten yakni Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Nabire, dan Intan Jaya.
Kemudian pada 8 Desember 2023 kegiatan serupa diadakan di Kabupaten Pegunungan Bintang dan pada 11-12 Desember 2023 telah dilaksanakan doa dan puasa lintas agama di Kabupaten Jayapura.
Peran tokoh agama
KKR dan doa bersama menjelang pemilu presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif sangat penting dilaksanakan sebagai ‘pendingin’ atas panasnya persaingan antarpartai politik dan perseorangan peserta Pemilu 2024.
Ketua FKUB Provinsi Papua Lupiyus Biniluk mengatakan KKR sekaligus doa bersama bertujuan supaya penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah itu dapat lancar.
Tahun 2024 merupakan warsa yang penuh tantangan sehingga semua orang di Tanah Air dan Papua membutuhkan “terobosan” dari Tuhan.
Dengan begitu maka agenda politik 5 tahunan tersebut akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Pada tahap pencoblosan pun rakyat juga bakal memilih orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa ini.
Terlepas dari kegiatan KKR dan doa bersama, hal lain yang terpenting juga ialah sosialisasi pendidikan pemilih kepada penyuluh agama dan FKUB supaya tokoh agama dapat memberikan pemahaman terkait persatuan dan kesatuan dalam mencegah terjadinya konflik antarumat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Untuk mewujudkan pemilu damai di Papua, perlu kerja sama dan sinergi semua pihak, tak terkecuali tokoh agama. Para tokoh agama memiliki peran krusial dalam mendidik setiap umat tentang pentingnya menjaga kerukunan.
Kemudian perlu dukungan semua pemangku kepentingan untuk bersatu guna memastikan pemilu di Papua dapat berlangsung dengan tertib dan damai serta menjaga keutuhan bangsa.
KPU Provinsi Papua memetakan ada dua jenis kerawanan Pemilu 2024 di daerah itu berupa kerawanan keamanan yang menjadi atensi pihak keamanan TNI dan juga Polri, sedangkan KPU lebih menyikapi kerawanan dalam penyelenggaraan.
Kerawanan penyelenggaraan yang pertama saat distribusi surat suara karena akan mendapati kesulitan medan dan curah hujan yang kemungkinan tinggi pada Februari 2024. Namun, KPU Papua tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal itu.
KPU Papua juga telah memetakan daerah-daerah yang rawan Pemilu 2024, seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Waropen yang masuk dalam Kategori I, sementara Kabupaten Keerom, Sarmi, Biak, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Jayapura serta Kota Jayapura masuk dalam Kategori II.
Pelaksanaan pemilu, khususnya di daerah yang masuk dalam Kategori I atau tingkat kerawanan paling tinggi, sudah diantisipasi sehingga pemilu diyakini dapat berjalan lancar tanpa terjadi permasalahan pelik.
Sementara pada Pemilu 2024 di Papua yang rawan ialah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten dan kota serta pemilihan kepala daerah (pilkada) pada September 2024.
Namun, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI dan DPD RI, tidak terlalu menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat Papua.
Terlepas dari kerawanan tersebut, KPU setempat selalu menekankan pentingnya menjaga rasa aman dan nyaman selama masa kampanye hingga pascapemilu. KPU juga intens melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada pemilih pemula guna meningkatkan partisipasi mereka saat pencoblosan
Karena, dari 727.835 penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 10 persen merupakan pemilih pemula.
Segenap persiapan dan antisipasi dini yang dilakukan para pemangku kepentingan tersebut menjadi modal penting terciptanya Pemilu 2024 yang lancar, aman, dan damai di Tanah Papua.(Antara)
