GOPOS.ID, BANDUNG – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie angkat suara terkait dengan hasil survei National Support for Local Investment Climates (NSLIC) tentang daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Khususnya ketimpangan antara kepuasan terhadap layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan indeks Pengusaha yang merealisasikan investasinya di daerah.
Menurut Gubernur Rusli bahwa ketimpangan ini terjadi karena banyaknya izin yang keluar. Namun hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Akibatnya, izin usaha tanpa progres meski sudah mengantongi izin.
“Contohnya di Kabupaten Gorontalo Utara ada izin pertambangan yang keluar, tapi nggak ada progresnya. Terkesan izin di keluarkan oleh PT A, namun ditenggarai dicarikan si B,” sebut Rusli.
Ia menyebut saat ini ada hampir 70 an IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang keluar. Termasuk beberapa perkebunan tapi tidak jalan. Hal yang sudah diperingatkan oleh KPK agar segera mengevaluasi pemanfaatan izin yang mandek.
“Ini sudah kita evaluasi, kita sudah surati semua. Perusahaan-perusahaan yang belum CRC, tidak ada progres itu kita evaluasi. Kita tawarkan ke perusahaan lain. Itu yang terjadi, pelayanan cepat tapi begitu keluar izinnya tidak jalan,” paparnya.
Ke depannya ia akan membatasi izin yang diajukan oleh perusahaan. Harus ada klausul paling lambat 6 bulan atau satu tahun setelah keluar izinnya perusahaan harus segera memiliki progres. Jika tidak maka otomatis izinnya dicabut. (andi/gopos)
