GPI saat berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/6/2023). (Foto: Gopos.id)
GOPOS.ID, BLITAR – Pendidikan gratis yang dicanangkan Bupati Blitar Rini Syarifah bagi masyarakat Kabupaten Blitar menuai kontroversi. Beban pembiayaan kepada murid, terutama saat masuk tahun ajaran baru masih ditemukan di lapangan.
Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mendapatkan aduan dari masyarakat terkait besarnya biaya yang dikeluarkan saat anaknya masuk ke sekolah baru.
Ada pungutan yang dibebankan kepada siswa, seperti uang seragam, serta tarikan sukarela. Penarikan uang itu dinilai memberatkan ekonomi wali murid.
Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, saat Pilkada 2020, Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan akan menggratiskan pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi. Namun, kenyataannya bertolak belakang. Janji tersebut tidak dipenuhi.
Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan fakta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dijabat oleh orang yang tidak punya latar belakang keilmuan pendidikan.
Dia menyebut, jabatan tersebut harus diisi oleh orang yang punya latar belakang pendidikan, agar dunia pendidikan di Kabupaten Blitar tidak berjalan di tempat.
Menyikapi masalah tersebut, GPI melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/6/2023).
Dalam aksi tersebut, GPI menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Adi Andaka mundur dari jabatan. Laki-laki yang bertitel dokter hewan itu baru dilantik oleh Bupati Rini Syarifah pada Jum’at (28/4/2023) lalu.
Jaka juga mendesak Dinas Pendidikan untuk membebaskan wali murid dari segala tuntutan biaya sekolah yang seharusnya bisa ditanggung oleh negara.
“Kalau mereka tidak berani (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar) sebaiknya mundur,” katanya.
Selain itu, GPI juga siap mendampingi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pungutan-pungutan di lingkungan sekolah. Sehingga proses hukum bagi yang melanggar bakal dijalankan.
Dalam kesempatan unjuk rasa itu, Adi Andaka tidak menemui pengunjuk rasa. Mantan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar itu tidak ada di kantornya.
“Kami sangat kecewa, sangat kecewa, karena yang kami bawa adalah suara dari masyarakat yang saat ini sedang menjerit,” ujarnya. (mt)
