GOPOS.ID, GORONTALO – Silaturahmi dengan wartawan bertajuk Gathering Media “Refleksi Kinerja Tahun 2024” dimanfaatkan Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin untuk menjelaskan isu-isu aktual di daerah. Salah satunya terkait dengan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov yang dilakukan beberapa pekan lalu. Silaturahmi yang digelar di teras Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (27/12/2024) itu berlangsung hangat dan santai.
Dikatakan Rudy, proses rotasi sudah diusulkan jauh hari sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rotasi yang telah mengikuti mekanisme itu dimaksudkan untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggal pensiun.
“Jadi usulan untuk merotasi ini kita sudah usulkan sejak akhir Juli. Kita melihat harus ada penyegaran khususnya untuk jabatan yang kosong. Mengisi jabatan kosong tersebut otomatis ada perputaran ada rotasi. (Pengisian jabatan) Kita berdasarkan berbasis kinerja (merit sistem). Kita lihat pengalaman bekerja, latar belakang pendidikan dan sebagainya,” kata Rudy.
Lebih lanjut katanya, usulan proses rotasi ini tidak berjalan mudah karena di tengah jalan KASN sedang berganti. Beberapa jabatan juga butuh uji kompetensi di Kemendagri sebelum ada persetujuan dari BKN dan Kemendagri.
“Ada persetujuan dari Mendagri itu tanggal 15 November, tetapi saat itu kita sedang menghadapi pilkada. Kalau kita ganti sebelum pilkada nanti dianggapnya ada titipan dari paslon dan sebagainya. Ini yang saya tidak inginkan, sehingga waktu itu kita melakukan pelantikan setelah pilkada dan itu diperbolehkan,” bebernya.
Isu lain yang mengemuka tentang bonus atlet PON yang dipertanyakan wartawan. Bonus tersebut kabarnya hingga saat ini belum cair. Rudy juga punya jawabannya.
“Jadi bonus atlet ini memang sudah menjadi komitmen kita. Bonus ini harus sama dengan atau lebih tinggi dari PON Papua kemarin. Waktu itu anggarannya belum keluar masih menunggu APBD Perubahan. Saat ini sudah di rekening Bendahara Dinas. Ini nanti akan langsung ke rekening atlet,” ungkapnya.
Terkait dengan isu-isu lingkungan yang jarang mendapat porsi publikasi dari pemerintah, Rudy menjadikan hal tersebut sebagai catatan penting. Ia menilai isu isu lingkungan sedikit berbeda dengan isu domestik lain, sebab hampir sebagian besar kebijakan lingkungan berada di pemerintah pusat. (Putra/Gopos)
