GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar misi dagang dan investasi di Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut disambut baik oleh Pemprov Gorontalo.
Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim berharap kegiatan tersebut bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dan Jatim.
“Misi dagang dan investasi ini bermanfaat bagi kedua provinsi, untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Wagub Idris dalam sambutannya, pada pembukaan misi dagang dan investasi yang dilaksanakan Pemprov Jatim di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis (31/3/2022).
Berbagai produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari kedua daerah dipamerkan pada kegiatan tersebut. Pelaku UMKM dari Gorontalo menampilkan kain sulaman karawo, upiah karanji, serta berbagai produk penganan lokal.
Sedangkan dari Provinsi Jatim antara lain ada batik Gentongan, batik Bojonegoro, produk ecoprint, benih buah-buahan, jamu, hingga produk kosmetik.
“Pemprov Jatim memilih Gorontalo menjadi tempat untuk misi dagang dan investasi, karena prioritas pembangunan kedua daerah ini sama, yaitu di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, serta perindustrian dan perdagangan,” ujar Idris.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang hadir langsung membuka kegiatan itu mengatakan, misi dagang dan investasi merupakan upaya Pemprov Jatim dalam membangun konektivitas dan jejaring dengan provinsi lain di Indonesia. Khofifah mengungkapkan, nilai transaksi perdagangan Jatim untuk antar pulau dan antar provinsi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp236 triliun.
“Kebutuhan jagung di Jawa Timur luar biasa karena hampir 50 persen pakan ayam itu dari jagung, sedangkan Gorontalo kita kenal sebagai produsen jagung. Gorontalo punya bahan bakunya, Jatim punya manufakturnya, sehingga itu harus kita bangun sinergi dan kolaborasi,” tutur Khofifah.
Pada pembukaan misi dagang dan investasi tersebut, Pemprov Jatim dan Gorontalo menandatangani nota kesepahaman yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kedua provinsi. (Adm-01/Adv/Gopos)
