GOPOS.ID LIMBOTO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan empat observasi terhadap empat desa di Gorontalo yang akan menjadi desa percontohan anti korupsi di Provinsi Gorontalo.
Perwakilan KPK RI, Fries Moun Wongso mengatakan, akan melihat siap tidaknya desa-desa yang akan di observasi untuk kiranya nanti di lakukan bimtek lebih lanjut.
“Kami masih dalam proses asesmen tidak melihat secara kelebihan dan kekurangan karena desa yang di observasi pasti memiliki keunggulan masing-masing,” ungkap Tim KPK di wawancarai Selasa (14/02/2023) saat KPK RI melakukan Observasi Desa Anti Korupsi di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.
Lanjut dia, pihaknya akan melihat desa-desa lain, tapi pada prinsipnya selalu disampaikan jangan patah semangat kalau desa tersebut tidak terpilih bukan berarti desa ini tidak terpilih tapi yang kita semangati adalah desanya menjadi desa anti korupsi ini keinginan seluruh masyarakat desa bukan desa pilohayanga saja
“Saya yakin seluruh rakyat indonesia ini berharap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maksimal dan bebas dari korupsi, makanya kita butuh peran masyarakat sebagai pengawas untuk melakukan pengawasan lekat pada kepala desanya karena kepala desa nggak bisa kerja sendiri aparatur kabupaten sama juga tidak bisa kerja sendiri tanpa adanya penguatan dari elemen masyarakat,” jelasnya.
Tim KPK menyampaikan dari 4 desa yang akan di observasi yaitu Desa Pilohayanga dan Desa Tabongo selain itu satu desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dan satu desa yang ada di Kabupaten Bone bolango, dari hasil observasi tersebut akan ditentukan hanya satu desa jadi apakah desa pilohayanga atau desa lainnya yang nanti terpilih sebagai wakil desa percontohan anti korupsi di Provinsi Gorontalo sehingga nanti gorontalo memiliki satu desa yang menjadi parameter untuk desa-desa lain menjadi desa anti korupsi.
“Insya allah nanti april atau mei akhir paling telat itu akan ditentukan 22 Provinsi, 22 desa yang akan dijadikan desa anti korupsi,” ucap dia.
Tim KPK juga berharap desa ini menjadi desa yang berbasis web semua pelayanan tidak tatap muka, tidak melihat orang itu butuh tetapi terlayani dengan maksimal oleh pemerintah. (dela/gopos)
