GOPOS.ID, GORONTALO – Posisi Gorontalo yang masih belum keluar dari 5 besar daerah dengan presentasi penduduk termiskin di Indonesia mendapatkan sorota dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea.
Di usia Provinsi Gorontalo ke 22 tahun, politisi senior ini menyebut perlunya daerah untuk berbenah dalam mengatasi kemiskinan yang dialami oleh rakyat.
Hal ini disampaikan Adhan usai Paripurna Dewan Provinsi Gorontalo ke-101 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Provinsi Gorontalo, Senin (5/12/2022).
“Kita harus berbenah. Persoalan kemiskinan ini bukan hanya tanggung jawab bupati/wali kota. Tapi ini tanggung jawab provinsi juga. Ini saya kira perlu kita evaluasi secara total apalagi seperti saya sampaikan di paripurna tadi, ada satu sistim yang harus diatur,” ujar Adhan.
Adnan menjelaskan, dasar pembentukan Provinsi Gorontalo yang memisahkan diri dari Sulawesi Utara pada 22 tahun silam adalah menyangkut kesejahteraan rakyat.
Adhan mengatakan, saat Gorontalo memisahkan diri menjadi daerah otonom sendiri. Angka kemiskinan kala itu berada pada angka 33 persen.
“Kemudian dalam kepemimpinan Fadel-Gusnar angka kemiskinan turun sampai pada posisi 17 persen hingga akhir masa jabatan pada 2012,” sebut Adhan.
Adhan menyoroti penurunan angka kemiskinan pada pemerintah setelah Fadel-Gusnar yang dinilai hanya menurunkan angka kemiskinan dua persen saja.
“Sekarang angka kemiskinan kita di posisi 15,42 persen. Berarti tidak sampai 2 persen penurunan. Padahal 10 tahun lebih,” ujar Adhan.
Baca juga: Kapasitas Shell 5 TPA Talumelito Hampir Penuh, Deprov Gorontalo Minta Pemerintah Ambil Langkah
Politisi PAN ini menilai, kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya program Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyentuh dan melibatkan langsung masyarakat secara permanen.
“Kita ambil contoh kenapa Fadel dengan jagung yang luar biasa. Karena memang menyentuh masyarakat. Tapi kalau sekarang apa yang kira-kira program yang menonjol dan melibatkan rakyat. Sembako, kan cuma itu saja,” ujarnya.
Lebih banyak menurut Adhan program yang dijalankan pemerintah provinsi lebih banyak menyangkut infrastruktur seperti jalan, saluran, jembatan dan sebagainya.
“Paling tidak saya dari pertama anggota dewan harnya ada program langsung ke masyarakat. Misalnya Pohuwato berapa persen kemiskinannya, dikasih uang tunai khusus untuk program penuntasan kemiskinan. Tinggal kita kawal dengan juknis yang ada. Dan itu boleh dalam aturan,” kata Adhan.
“Artinya begini, apapun alasan kita ini. Berangkat dari latar belakang pembentukan daerah ini yaitu kemiskinan. Itu yang utama bukan persoalan pembangunan. Tetapi lahirnya provinsi berangkat dari kemiskinan,” kata Adhan. (muhajir/gopos)
