GOPOS.ID, YOGYAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemanPAN-RB) menunjuk Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu dari 12 kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Penunjukan Kabupaten Bone Bolango, satu-satunya daerah dari Provinsi Gorontalo tersebut pada grand launching dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan KemenPAN-RB, di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat (21/10/2022) pekan kemarin.
Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli, yang hadir langsung melakukan penandatanganan bersama Bupati/Walikota maupun perwakilan dari 12 kabupaten/kota yang terpilih sebagai pilot project reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan tersebut.
Wabup mengatakan sebagaimana penyampaian Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bahwa penunjukan ini karena Kabupaten Bone Bolango mempunyai komitmen yang tinggi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan dan kerakyatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
Merlan menuturkan reformasi birokrasi sendiri merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Lewat reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan,”kata Wabup Merlan mengutip penyampaian Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Lebih jauh, Merlan menguraikan sebagaimana disampaikan Menteri PANRB bahwa reformasi birokrasi tematik bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada reformasi birokrasi tematik ini mendorong penggunaan anggaran penaggulangan kemiskinan agar lebih fektif sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Selain itu, tambah Wabup Merlan, pada kesempatan itu, Menteri Anas menyebutkan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, dan perbaikan regulasi/kebijakan.
”Melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT, dan lain sebagainya,”urai Merlan.
Olehnya, Wabup Merlan menyambut baik Pilot Project reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini. Diharapkan dengan ditetapkannya pilot project ini dapat memberi dukungan dan energi yang lebih, memberikan dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
Pemkab Bone Bolango sendiri, kata Wabup Merlan, tentu akan mendukung penuh pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini. Dengan harapan program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Lewat reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program dan kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor non pemerintah, sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024,”pungkas Merlan.
Untuk diketahui,12 Kabupaten/Kota yang masuk sebagai pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu, di antaranya Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Belango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman dan Surabaya. (Indra/Gopos)
