GOPOS.ID, TILONGKABILA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango meminta kepada pemerintah daerah untuk mengawal verifikasi data honorer di daerah.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPAN-RB) menerbitkan surat edaran bernomor B/ISII IM SM.01.OO/2022. berisi tentang pendataan pegawai non-ASN dalam suratnya Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau mengungkapkan dirinya meminta kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini dinas terkait melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bone Bolango dalam proses pendataan ini benar-benar benar transfaran tanpa kolusi dan nepotisme.
“Hal ini harus dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi KKN itu terjadi serta data base honorer harus diuji publik kembali jangan sampai masuk tenaga bodong,” ungkapnya, Senin (1/8/2022).
Menurut Pedro, sudah jadi rahasia umum dalam setiap seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) bisa menjadi celah permainan data oleh oknum-oknum tertentu kata Pedro
“Ada yang terdaftar sebagai honorer namun yang bersangkutan tidak bekerja tapi sebaliknya ada yang sudah belasan tahun bekerja tapi namanya tidak ada dan setelah ikut seleksi justru yang baru masuk ini yang lulus, ironisnya lagi yang lulus kebanyakan bukan putra daerah lagi, kasian kan hak mereka di rebut siluman kata pedro,” ucapnya.
Baca Juga: Vaksinasi Booster Ke-2 di Kabupaten Gorontalo Dimulai
“Kalau perlu pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data untuk mencegah honorer siluman masuk, tidak ada tempat bagi honorer siluman di bone bolango,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Bone Bolango. (Putra/Gopos)
