GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengusulkan pembangunan pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama ini pengolahan limbah B3 khususnya dari fasilitas kesehatan di Gorontalo masih dikirim ke daerah lain
“Kami mohon dukungan pemerintah pusat melalui KLHK untuk penyediaan sarana unit pengolahan limbah B3,” ungkap Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Sutan Rusdi, saat mewakili Penjabat Gubernur Gorontalo pada silaturahmi dan sinergi program dengan Wakil Menteri (Wamen) LHK, Alue Dohong, di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (27/7/2022).
Sutan memaparkan, untuk pembangunan unit pengolahan limbah B3, Pemprov Gorontalo telah menyiapkan lahan seluas 1,3 hektar. Termasuk beberapa persyaratan administrasi lainnya seperti persetujuan teknis pengolahan limbah B3 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Limbah B3, serta dokumen amdal.
“Kami mohon percepatan penerbitan persetujuan lingkungan yang hingga saat ini belum diterbitkan oleh KLHK. Sarana pengolahan limbah B3 ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat Gorontalo,” ujarnya.
Selain pembangunan pengolahan limbah B3, Pemprov Gorontalo juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari KLHK. Seperti halnya penanganan lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, akselerasi percepatan persetujuan pengelolaan hutan sosial hasil inventarisasi Tanah Objek Reforma Agraria, serta peningkatan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi UPT.
“Terkait pengolahan limbah B3 akan saya sampaikan ke Dirjen PSLB3 permohonan pembangunan insinerator di Gorontalo,” tandas Wamen Alue Dohong.(Adm-02/gopos)
