GOPOS.ID, GORONTALO – Masa reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dimanfaatkan Pemkot Gorontalo untuk memperjuangkan dana bantuan sosial. Hal itu sebagaimana dilakukan Pemkot Gorontalo saat menerima kunjungan reses anggota DPD RI, Rahmijati Jahja, di Aula BLY Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, Jumat (24/12/2021).
Wakil Wali Kota Gorontalo, Ryan Kono, mengemukakan pada 2021 Pemkot telah merealisasikan perlindungan sosial sebesar 60 persen. Sementara pendukung ekonomi seperti subsidi ekonomi, subsidi pertanian, subsidi perbaikan rumah tidak layak dan kawasan lingkungan telah terealisasi sebesar 86,96 persen.
“Di tahun 2022 dukungan terhadap program ekonomi akan didukung melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp294,5 miliar,” ungkap Ryan.
Sementara itu pada 2021, Pemkot Gorontalo sudah merealisasikan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2021 dengan anggaran Rp18,5 miliar.
“Tentu saya berharap ini bisa memulihkan perekonomian masyarakat Kota Gorontalo sesuai dengan program pemerintah pusat melalui PEN,” ujar Ryan.
Lebih lanjut Ryan mengungkapkan, dalam melaksanakan program bantuan sosial ada beberapa kendala yang dihadapi Pemkot Gorontalo. Seperti masalah data ganda. Ada pula warga yang sudah meninggal tetapi masih terdata, hingga penerima bansos yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemkot Gorontalo akan segera melakukan evaluasi kembali data-data penerima kartu keluarga sejahtera,” kata Ryan.
Anggota DPD RI, Rahmiyati Yahya, mengungkapkan dirinya akan segera menyampaikan aspirasi Pemkot Gorontalo kepada pihak Kementerian Sosial.
“Setelah pertemuan ini tentu aspirasi yang saya dapatkan akan segera dikomunikasikan dengan Kementrian Sosial, mengingat kita sudah mau masuk tahun 2022. Jadi saya nanti akan mintakan data kepada Dinas Sosial by name/by address untuk saya bawa langsung ke kementrian, ” tandasnya.(adm-02/gopos)
