GOPOS.ID, GORONTALO – Memasuki semester kedua di tahun 2021, BPJS Kesehatan Gorontalo akhirnya merealisasikan uji coba penerapan sistem pembayaran global budget untuk dua rumah sakit di provinsi Gorontalo. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie Gorontalo.
Uji coba penerapan sistem pembayaran global budget diawali dengan penandatanganan addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan sistem pembayaran Mixed INA-CBG dan Global Budget, Rabu (25/8/2021) antara BPJS dengan dua rumah sakit yang menjadi piloct projek diantaranya RSUD Ainun Habibie dan RSUD MM Dunda Limboto.
Kepala BPJS Kesehatan Gorontalo, Muhammad Yusrizal mengungkapkan untuk dua rumah sakit yang menjadi lokasi uji coba global budget, BPJS Kesehatan menganggarkan sebanyak Rp 75miliar.
Dimana untuk RSUD MM Dunda Limboto di tahun 2021 dianggarkan sebanyak Rp 55miliar dan RSUD Ainun Habibie sebanyak Rp 20,2miliar. Jika pembayaran global budget sudah berjalan maksimal, pembayaran sendiri dilakukan pertermin. Untuk dua rumah sakit tersebut dibayarkan dua bulan sekali sesuai kesepakatan antara pihak RSUD dengan BPJS.
“Kita baru eksekusi untuk tahun ini di bulan Agustus-September untuk termin pertama. Kemudian termin kedua di bulan Oktober-November. Dengan rincian yang sudah kami hitung di tahun sebelumnya maupun di bulan-bulan berjalan sebelumnya. Sehingga tidak ada keterlambatan dalam pembayaran terhadap kliem BPJS. Karena dua rumah sakit ini sudah menerima anggarannya terlebih dahulu,” papar Yusrizal.
Dikatakan Yusrizal bahwa uji coba global budget ini dilangsungkan secara bertahap. Untuk tahun 2022, pembayaran global budget akan dilakukan pembayaran sekaligus tiga bulan sekali untuk tiap termin.
Uji coba ini sendiri akan berlangsung tiga tahapan. Tahapan pertama tanpa resiko, artinya jika uang yang diberikan BPJS lebih kecil dibandingkan pengeluaran rumah sakit. Maka BPJS akan menambah selisih pengeluaran rumah sakit tersebut.
Sebaliknya jika dana yang diberikan lebih banyak dari pengeluaran RS, maka RS wajib mengembalikan selisih uang tersebut kepada BPJS. Kemudian di tahun 2023, naik ke tahap selanjutnya yakni resiko sedang, yang artinya pembiayaan resiko 70 persen: 30 persen.
Dimana jika ada kekurangan anggaran yang disuplay BPJS kurang, maka dibagi resiko, 70 persen ditanggung 70 persen, sementara 30 persen ditanggung rumah sakit. Begitu pun sebaliknya, jika anggaran yang di suplay BPJS ke RS berlebih. Maka RS mengembalikan 70 persen dan 30 persen menjadi hak RS.
Terakhir untuk tahap ketiga pada 2024, full resiko berada di rumah sakit. Yang artinya jika terdapat kekurangan anggaran, maka BPJS tidak menanggung kekurang tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab RS global Budget. Sebaliknya jika terdapat kelebihan dana yang diberikan BPJS, maka dana tersebut menjadi hak RS.
“Dengan adanya global budget ini rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran. Karena rumah sakit sudah mendapat droping dana selama tiga bulan kedepan. Sehingga tidak ada alasan bahwa rumah sakit itu kekurangan dana maupun kekurangan sarana karena tidak memiliki anggaran. Inilah yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh rumah sakit, dan perlu kami ingatkan jangan sampai dana yang kami berikan di awal ini terjadi penyimpangan. Itulah yang harus diantisipasi pihak RS sehingga pengelolaan keuangan RS berjalan maksimal,” jelas Yusrizal.
Ditempat yang sama, Direktur RSUD Ainun Habibie, dr. Fitriyanto Radjak mengatakan sangat bersyukur atas kepercayaan BPJS kesehatan dalam menjadikan RS Ainun Habibie sebagai salah satu piloct projek RS Global Budget. Karena sejauh ini, RSUD Ainun Habibie terus berbenah dalam peningkatan SDM, kelembagaan, Sistem, sarana dan prasarana serta kemajuan IT dalam pelayanan terhadap rumah sakit.
“Allhamdulilah di tahun ini jumlah dokter spesialis kita terus bertambah, jumlah tempat tidur juga kita upayakan terus bertambah. Dan terpenting adalah pelayanan informasi melalui IT terus kami maksimalkan. Semua ini untuk mendukung pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Karena kehadiran RSUD Ainun Habibie salah satunya untuk memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat,”tandas dr. Fito. (andi/gopos)
