GOPOS.ID, BONEBOL – Birokrasi yang makin Fokus, Efisien, Efektif, mengutamakan hasil dan Pro Publik adalah komitmen Pemda Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan program pemerintahan.
Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Pemda Bone Bolango bisa meraih predikat sangat baik ‘BB’ dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dua tahun berturut-turut.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou usai menerima penghargaan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP untuk wilayah III, oleh Menteri PAN-RB Drs. Syafruddin, M.Si, Selasa (19/02) di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan mengungkpakan Pemda bisa berhemat dan hasil kinerjanya jelas. Salah satu caranya yaitu pemangkasan program kegiatan yang boros dan tidak mendukung sasaran kinerja.
“Program dan kegiatan harus fokus. Jangan hanya pemborosan semata,”ujar Bupati.
Begitu pula perjalanan dinas harus dikurangi bahkan beberapa diantaranya harus dipangkas. “Tidak hanya bagi ASN, namun kepala daerah pun mendapat jatah perjalanan dinas seperlunya. Kita pangkas yang tidak perlu,” sambung Hamim.
Predikat SAKIP BB ini merefleksikan implementasi Kinerja Birokrasi Bone Bolango yang semakin fokus pada sasaran kinerja utama. Berorientasi hasil, efisien, efektif dan makin pro publik dengan memangkas dan mengefisienkan belanja program kegiatan.
Ditempat terpisah, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Iwan Mustapa mengatakan dalam 5 tahun terakhir, Pemda Bone Bolango telah memangkas 417 kegiatan. Dimana kegiatan itu cenderung boros dan tidak mendukung pencapaian kinerja daerah. Awalnya ada 1.215 kegiatan menjadi 798 kegiatan.
Baca juga :Â Penerapan SAKIP Pemda Bonebol Terbaik se Gorontalo
“Pada periode 2017 ke 2018, dipotong 134 kegiatan yang cenderung boros dan tidak efisiensi terhadap anggaran, dengan nilai Rp 76 Miliar. Hasil efisiensi ini yang direalokasi ke belanja publik dan mendukung capaian kinerja utama Pemda Bone Bolango,” ucapnya.
Dalam tiga tahun terakhir belanja publik Bone Bolango terus meningkat di atas 60 persen. Pada tahun ini, ditengah keterbatasan fiskal dan naiknya kebutuhan belanja aparatur. Karena kenaikan gaji 5 persen dan belanja gaji CPNS baru sejumlah 247 orang serta kenaikan tunjangan kinerja ASN.
“Namun belanja publik kita masih bisa kita naikkan menjadi 61 persen,” jelas Iwan.
Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan belanja aparatur termasuk perjalanan dinas yang banyak menggorogoti APBD.
“Tahun ini perjalanan dinas luar daerah kita tekan dibawah 2,2 persen dari total APBD Rp 1,01 triliun yang sebelumnya rata-rata di atas 5 persen. Anggaran kepala daerah pun diefisiensikan dan direalokasi untuk publik. Tahun 2019 anggaran perjalanan dinas kepala daerah ditekan dibawah 0,09 persen dari APBD Bone Bolango dari sebelumnya diatas 0,15 persen,” tandasnya. (andi/rls/gopos)
