GOPOS.ID, GORONTALO – Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Imanuddin mengapresiasi aspek reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, Provinsi Gorontalo sebagai daerah kecil dengan APBD yang relative minim. Namun bisa meningkatkan aspek layanan publik jika dibandingkan dengan provinsi lain.
“Pak Asdep menilai Gorontalo lebih maju reformasi birokrasinya jika dibandingkan dengan daerah lain yang APBD relatif lebih besar. Menurut beliau aspek kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci sukses tidaknya reformasi birokrasi dijalankan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba usai mengikuti Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar secara daring, Kamis (22/10/2020).
Lebih lanjut kata Sekda, Pemprov Gorontalo sejauh ini sudah menerapkan banyak aspek pada reformasi birokrasi sesuai arahan pemerintah pusat. Di antaranya penyederhanaan perizinan usaha dan pembayaran pajak kendaraan memanfaatkan teknologi informasi, pengangkatan dalam jabatan pegawai berdasarkan sistem seleksi yang berbasis kompetensi.
“Birorkrasi pemprov juga semakin kompetitif dan terukur karena dipantau melalui aplikasi secara daring. Mulai dari dia absen pagi dan sore, mengerjakan apa setiap hari dan indicator lain menjadi acuan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah. Ini merupakan beberapa langkah kita untuk mereformasi birokrasi di daerah,” imbuh Darda.
Terkait pelaksanaan Webinar Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mereplikasi beberapa program yang sudah berhasil dilaksanakan di daerah lain.
Ada empat usulan replikasi guna menunjang tujuan SDGs yakni program Tani Jago Dilan, Ekowisata, Klinik BUM Desa serta Peterpan atau persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan rendah.
Pemprov Gorontalo memilih untuk mereplikasi program ekowisata Wonosalam-Permata Hati. Kabupaten Boalemo memilih mereplikasi klinik BUM Desa, Tani Jago Dilan dan Peterpan. Bone Bolango dan Gorontalo Utara memilik replikasi klinik bumdes. (rls/andi/gopos)
