GOPOS.ID, GORONTALO – Langkah pencegahan serta pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19) dianggap sudah tepat dan maksimal. Hal itu dikatakan ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf saat dialog Spesial Gubernur Menyapa yang disiarkan oleh Radio Suara Rakyat Hulondalo di Warkop Ano, Minggu (22/3/2020).
Menurut Paris Jusuf bahwa upaya Pemprov Gorontalo dalam penanganan penyebaran Covid-19 sudah tepat. Tidak mengambil langkah terburu-buru serta menjaga warga Gorontalo agar tidak panik dengan virus ini.
“Kami mengapresiasi langkah kongkrit Pemprov dibawa komando Gubernur Rusli Habibie. Mulai dari pengawasan di perbatasan, bandara, laut. Bahkan pak Rusli sendiri yang sudah turun langsung. Untuk meliburkan ASN maupun sekolah juga harus dilihat dampaknya. Sejauh ini Gorontalo masih zona biru kasus Covid-19. Sehingga langkah yang diambil Pemprov sangatlah relefan dengan kondisi daerah saat ini,” kata Paris.
Kemudian persoalan gerakan cegah Covid-19, Paris Jusuf menghimbau agar masyarakat berperan aktif. Khususnya untuk mengajak pola hidup sehat, bersih, sampai dengan melindungi diri dengan masker dan sering mencuci tangan.
“Kami juga akan mendukung Pemprov dari sisi anggaran penanganan Covid-19 ini. Deprov siap mengeser anggaran pencegahan maupun penanggulangan, tinggal menunggu usulan Pemprov,” paparnya.
Baca juga:Â Dua Warga Kota Gorontalo ODP Corona
Senada dengan Paris, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea membeberkan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 tidak bisa diambil dengan sikap berlebihan. Sebab Gorontalo sejauh ini berbeda dengan provinsi lainnya dengan jumlah kasus positif yang sudah ada. Sehingga Adhan meminta bagi kelompok yang nyinyir terhadap kebijakan Pemprov, agar berfikir lebih realistis terhadap kondisi Gorontalo saat ini.Â
“Gorontalo masih belum ada kasus positif. Sehingga langkah gubernur untuk tidak meliburkan atau sekolah atau ASN bekerja dari rumah itu sudah sesuai. Jangan kita baru berada di siaga 1 kemudian langkah kita sudah di siaga 10. Nantinya yang rugi juga masyarakat. Pelayanan jadi terhambat, anak-anak yang ujian jadi terganggu. Jangan semua-semua harus cepat, harus tegas. Yang dilakukan Pemprov sudah sangat tepat,” papar Adhan. (andi/gopos)
