GOPOS.ID, GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba berharap industri jasa pariwisata di Gorontalo harus memiliki standarisasi layanan yang seragam.
Menurutnya, hal ini akan berdampak pada kunjungan wisatawan baik itu mancanegara maupun domestik. Dengan adanya standarisasi pelayanan yang sama di setiap tempat wisata maka akan memberikan dampak positif.
“Pariwisata di Gorontalo cukup pesat peningkatannya. Sudah sepantasnya kita punya kesamaan persepsi terkait standarisasi layanan yang harus kita terapkan di Provinsi Gorontalo. Kalau tidak di standarisasi bisa bisa yang kabupaten ini standar pelayanan lebih tinggi dari kabupaten lain,” kata Sekda Darda pada Focus Group Disscusion (FGD) Standarisasi Layanan Industri Jasa Pariwisata, di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Senin (17/2/2020).
Sekda Darda juga mengatakan, dengan adanya standarisasi layanan ini juga dapat membantu para pelaku industri pariwisata mengukur tingkat kepariwisataan di Gorontalo.
“Tujuannya ketika ada standarnya, kita bisa mengukur sejauh mana tingkat layanan pariwisata untuk tahun tahun berikutnya,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi terhadap layanan industri yang bergerak di sektor pariwisata.
Di Gorontalo sendiri yang bergerak di industri jasa pariwisata yang sudah memenuhi standar baku hanya ada beberapa komponen saja. Misalnya dalam jasa perhotelan dan restoran. Masih ada jasa lainnya yang butuh standarisasi. Karena wisatawan yang berkunjung ke satu daerah disamping membutuhkan akomodasi dan kuliner, juga tujuannya kedestinasi.
“Destinasi ini yang akan kita sasar. Agar supaya mereka yang bergerak di bidang itu termasuk para kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pemda setempat punya persepsi yang sama dan ini berkelanjutan,” jelasnya.
Rifli juga mengungkapkan, dalam FGD ini pihaknya akan membahas tentang standarisasi pramuwisata atau tour guide.
Baca juga: KNPI Kota Gorontalo Fokus Pembangunan Pemuda di Daerah
“Di daerah lain untuk seorang pramuwisata, satu hari sudah ada standarisasinya, tetapi di kita tidak ada. Akhirnya bervariasi. Ini juga yang akan kita susun supaya ada kepastian bagi kita pengguna jasa pramuwisata, satu hari itu berapa. Jangan kita datang sama si A tarifnya 500, saya ke si B 200, dan ternyata ada yang lebih murah lagi,” pungkasnya. (rls/adm-01/gopos)
