GOPOS.ID, GORONTALO – Kebijakan Gubernur Gorontalo untuk mengurangi sekitar 2.000 tenaga pegawai tidak tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Mendapat dukungan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fikram AZ Salilama.
Menurutnya jalan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi memangkas 50 persen dari jumlah yang ada tenaga PTT merupakan kebijakan yang tepat. Selain efisiensi anggaran, juga sebagai langkah komitmen Pemprov dalam memaksimalkan kebutuhan tenaga di lingkup Pemprov Gorontalo.
“Saya sependapat seperti itu. Karena tenaga PTT juga sudah tidak teratur lagi diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga beban APBD terhadap tenaga PTT makin hari makin tinggi. Sekarang kondisinya hampir Rp 200 miliar yang harus kita keluarkan untuk tenaga PTT saja,” ungkap Fikram kepada awak media, Selasa (7/1/2010).
Menurut Ketua Fraksi Golkar itu di sisi lain tenaga PTT banyak terdiri dari orang-orang ekonomi yang mampu. Ia juga mendorong agar PTT tersebut dapat membuka peluang usaha baru, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Tidak terpatok dengan berkeinginan menjadi tenaga PTTÂ seterusnya.
“Sehingga ada baiknya anggaran ini kita manfaatkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Karena saya hitung-hitung sekitar 75 persen PTT adalah orang mampu. Mereka ini harusnya membuka peluang usaha. Sehingga akan menumbuhkembangkan minat wirausaha mereka dan tidak berpatok menjadi PTT,” bebernya
Lebih lanjut kata Fikram bahwa ia menilai kebijakan ini tidak mungkin dikerluarkan Gubernur kalau sejak awal OPD membatasi atau tidak menerima PTT secara berlebihan.
“Tapi perlu diperhatikan agar objektif dalam memberhentikan PTT. Jangan orang yang tidak punya kemampuan dipertahankan. Dan orang yang punya semangat disiplin kerja dirumahkan. Ini perlu dipertimbangkan. Ada PTT yang memiliki skill dan mampu berinovasi, itu dipertahankan. Sementara yang tidak produktif diberikan keputusan sesuai kebijakan pemerintah,” tandasnya. (muhajir/gopos)
