GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Ia menegaskan, BPD harus memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah desa sesuai perencanaan, ketentuan yang berlaku, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Lahmuddin saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dalam Pengawasan Pembangunan Desa se-Kecamatan Dulupi, di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Jumat (20/11/2026).
Menurut Lahmuddin, BPD memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, fungsi pengawasan harus dijalankan secara serius, bukan sekadar memenuhi kewajiban kelembagaan.
“BPD harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, kritis, dan bertanggung jawab. Pastikan setiap program pembangunan di desa berjalan sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Lahmuddin
Ia mengingatkan, anggota BPD harus berani bersikap objektif dalam mengawasi kebijakan pemerintah desa, termasuk memastikan pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari perencanaan dan kepentingan masyarakat.
Lahmuddin juga menilai peningkatan kapasitas anggota BPD penting agar mereka memahami secara utuh tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPD diharapkan mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah desa, tanpa mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami berharap penguatan kapasitas tersebut dapat mendorong BPD menjadi lembaga pengawasan yang lebih aktif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung transparan, akuntabel, serta tepat sasaran,” tutup Lahmuddin (Yusuf/Gopos)








