GOPOS.ID, GORONTALO – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo resmi melakukan penahanan terhadap seorang tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Samaun Pulubuhu-Bolihuwangga, Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2021-2022 yang berbandrol Rp9,3 miliar.
Adalah lelaki berinisial JD yang juga selaku Direktur CV Kifaz Pratama Jaya yang kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Gorontalo.
“JD yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat dilakukan pemeriksaan didampingi penasehat hukumnya sebelum dilakukan penahanan,” ungkap Direskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede melalui keterangannya diterima Gopos.Id, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, kata Maruly, pekerjaan proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis.
Bahkan, lanjut dia, tersangka JD selaku direktur perusahaan diduga tidak menyelesaikan pekerjaan hingga sesuai dengan perjanjian kontrak dan berakhir dengan pemutusan kontrak sehingga tujuan dari pada proyek tersbut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.
Selain itu, penyidik Polda Gorontalo juga menemukan dugaan bahwa CV Kifaz Pratama Jaya merupakan perusahaan yang dipinjam oleh pejabat pada saat itu melalui NS selaku direktur cabang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan yang lain.
“Kami masih terus mengungkap dan mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek peningkatan jalan Samaun Pulubuhu-Bolihuwangga ini,” tambah Maruly.
Dia juga menyebut, kerugian negara akibat dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Samaun Pulubuhu-Bolihuwangga ini mencapai Rp1,2 miliar, sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tersangka JD pun dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 603 dan atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun.
“Kami berkomitmen mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi demi menyelamatkan keuangan negara dan mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan transparan sesuai komitmen polisi bersama masyarakat,” tandas Maruly.(alex)
