GOPOS.ID, TILAMUTA – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Boalemo memperkuat pengawasan persediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kekosongan stok maupun penumpukan barang yang berisiko kedaluwarsa.
Penguatan sistem pengelolaan tersebut menjadi fokus dalam Diskusi Partisipatif dan Pembinaan Penguatan Tata Kelola Alokon yang berlangsung di Aula DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, Senin (19/10/2026).
Pembenahan difokuskan pada ketepatan pencatatan, pelaporan, serta distribusi Alokon agar ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, Dr. Robert Pauweni, mengatakan pengelolaan logistik kontrasepsi membutuhkan dukungan data yang akurat dan diperbarui secara berkala. Sebab, ketidaksesuaian data persediaan dapat berdampak terhadap kelancaran pelayanan KB kepada masyarakat.
“Pengelolaan Alokon harus didukung data yang akurat dan diperbarui secara berkala. Kita perlu memastikan persediaan di fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, sehingga risiko kekurangan stok maupun penumpukan barang yang berpotensi kedaluwarsa dapat diantisipasi,” ungkap Robert.
Dalam kegiatan itu, optimalisasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA) menjadi salah satu pembahasan utama. Sistem ini dimanfaatkan untuk memperbaiki pemantauan pergerakan logistik, mulai dari proses penerimaan, penyimpanan hingga pendistribusian ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Melalui pemanfaatan SIRIKA, pencatatan stok diharapkan lebih tertib dan transparan sehingga pengelola program dapat mengetahui kondisi persediaan secara lebih akurat. Dengan begitu, kebutuhan kontrasepsi dapat diantisipasi sebelum terjadi kekurangan di fasilitas pelayanan.
“Pengelolaan data juga diperkuat melalui integrasi SIRIKA dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Penyelarasan kedua sistem ini penting agar informasi persediaan Alokon dapat dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan data pelayanan KB,” ungkap Robert
Selain persoalan sistem, pembinaan juga diarahkan pada penyamaan pemahaman mengenai mekanisme pencatatan, definisi operasional, serta tata cara pelaporan logistik kontrasepsi.
Pengelola program KB dan bidan penanggung jawab pelayanan KB dari berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Boalemo turut dilibatkan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan standar pengelolaan Alokon.
“Melalui pembenahan ini, DPPKBP3A Boalemo menargetkan pengelolaan Alokon tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga mampu menjamin ketersediaan kontrasepsi berdasarkan kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan,” tutup Robert (Yusuf/Gopos)
