GOPOS.ID, GORONTALO – Tujuh hektare lahan yang dikerjasamakan dengan perusahaan perkebunan sawit tak membuat MN, warga Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, hidup lebih sejahtera. Sejak menjadi petani plasma PT Agro Palma Katulistiwa pada 2014, pria berusia 60 tahun itu mengaku hanya menerima pembayaran sekitar Rp40 ribu per bulan. Harapan menikmati hasil kebun pada masa tua justru berubah menjadi kekecewaan setelah 12 tahun kerja sama berjalan.
Pada 2014, MN menerima tawaran kerja sama pengelolaan lahan dari PT Agro Palma Katulistiwa. Saat itu, ia percaya perkebunan sawit dapat memberikan penghasilan yang lebih baik bagi keluarganya. Keyakinan tersebut bahkan membuatnya ikut mengajak warga lain untuk mengontrakkan lahan kepada perusahaan.
Namun, harapan itu tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Setelah 12 tahun bekerja sama, MN mengaku hanya menerima pembayaran plasma sekitar Rp40 ribu per bulan dari lahan seluas tujuh hektare. Pembayaran tersebut pun tidak selalu diterima secara rutin.
Bagi MN, penghasilan itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia semula berharap hasil plasma dapat menjadi penopang kehidupan pada masa tua, tetapi kenyataannya uang tersebut tidak cukup membeli makanan anaknya yang sedang menempuh pendidikan dan tinggal di tempat kos.
“Awal masuk, perusahaan menjanjikan kehidupan yang layak bagi kami pemilik lahan. Setelah 12 tahun lahan kami dikelola oleh perusahaan, kami justru tidak pernah menikmati hasil apa-apa,” kata MN.
Nasib serupa juga dialami, RT (59) petani plasma di Kecamatan Mootilango. RT mengaku menyesal sudah menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan sawit. Lahan seluas 2 hektar miliknya hanya bisa menghasilkan Rp20 ribu.
Bagi RT, nilai tersebut sangat tidak masuk akal. Jangankan disimpan untuk tabungan masa tua, sekadar menutupi hidup sehari-hari saja tidak cukup. Akibatnya, di usia yang semakin senja, RT dan MN masih harus memaksakan diri bekerja agar mendapatkan penghasilan.
“Padahal dulu, kami dijanjikan hasil dari plasma bisa membiayai hidup kami di masa tua,” kata RT.
Sebelum bekerja sama dengan perusahaan, RT mengelola sendiri lahannya dengan menanami sekitar 1.050 pohon Kakao. Dari kebun tersebut, ia mengaku pernah memperoleh hasil sekitar Rp7 juta dalam satu kali panen.
Tawaran kerja sama perkebunan sawit kemudian membuatnya memutuskan menyerahkan pengelolaan lahan kepada perusahaan. Saat itu, perusahaan menjanjikan pembagian hasil sebesar 20 persen yang disebut dapat mencapai Rp4 juta per hektare.
“Perjanjiannya, 20% dari hasil pengelolaan itu bagian kami. Dulu dikatakan, 20% dari satu hektar itu bisa mencapai Rp4 juta,” ungkapnya.
Kepercayaan Berujung Penyesalan
MN mengaku begitu percaya dengan janji yang disampaikan PT Agro Palma Katulistiwa. Dalam benaknya, kerja sama dengan perusahaan perkebunan sawit tersebut menjadi sebuah investasi menguntungkan. Di usia senja, ia akan menikmati hari tua bersama keluarga tanpa pusing lagi memikirkan sumber pendanaan kebutuhan hidup. Kepercayaan beserta harapan besar itu mendorong MN mengajak tetangga dan masyarakat di Kecamatan Mootilango untuk bergabung dan menyewakan lahan ke perusahaan.
Namun kenyataan berbalik 180 derajat. Harapan mengumpul pundi-pundi keuangan dari hasil kerja sama pupus. Bahkan MN mengaku harus menanggung rasa bersalah yang mendalam. Masyarakat yang dulu diajaknya berbalik menuduhnya sebagai biang keladi kesengsaraan, sekalipun dirinya sendiri juga menjadi bagian dari korban yang ditipu oleh perusahaan sawit yang dulu sering dikampanyekannya sebagai pembawa kesejahteraan.
“Saya ini sudah rugi dua kali. Selain kena tipu, saya juga sering merasa bersalah dan disalahkan karena menjadi bagian dari perusahaan dulu. Itu menjadi tekanan batin buat saya sendiri,” kata MN dengan wajah tertunduk.
MN mengaku merasa semakin kecewa ketika membandingkan pembayaran plasma yang diterimanya dengan upah sejumlah warga yang bekerja di perusahaan. Menurut dia, pekerja perusahaan bisa memperoleh upah sekitar Rp4 juta per bulan, sementara pendapatan dari lahan miliknya jauh lebih kecil.
MN bahkan pernah mengusulkan agar pemilik lahan bisa sekaligus menjadi pekerja di perusahaan, tapi tawaran tersebut ditolak.
“Paling tidak, kalau keuntungan yang kami dapat dari plasma sedikit, kami masih bisa mendapatkan upah yang layak dari perusahaan sebagai pekerja,” ungkapnya.
Mendesak Pencabutan Izin Usaha
Kekecewaan petani tidak hanya berkaitan dengan kecilnya pembayaran plasma. MN juga menyoroti sejumlah janji perusahaan yang menurutnya belum terealisasi, termasuk dukungan terhadap perbaikan fasilitas umum di desa.
Ia mencontohkan kondisi jalan desa yang masih rusak, meskipun jalur tersebut digunakan kendaraan perusahaan untuk mengangkut hasil panen.
“Dulu, kami dijanjikan kalau ada kebutuhan perbaikan fasilitas umum akan mereka bantu. Tapi sampai sekarang, jalan desa saja masih rusak. Padahal setiap panen kendaraan peruahaan melewati jalan ini,” kata MN.
MN mengatakan dirinya pernah mencoba melakukan protes dengan menutup akses jalan masuk ke desa mereka. Tapi, lagi-lagi dirinya dan beberapa petani plasma tidak sampai hati karena pekerja di perusahaan itu merupakan warga desanya.
“Kami takut untuk berbuat lebih, selain tidak sampai hati kepada pekerja, kami juga takut jika nanti aka nada dampak hukum yang kami terima,” kata MN.
Kondisi semacam ini menjadikan MN dan RT tidak lagi ingin berkompromi dengan perusahaan. Mereka ingin agar pemerintah daerah segera mencabut izin operasi perusahaan agar lahan mereka bisa kembali dan bisa digarap sendiri.
“Kami sudah berjuang. Hasil rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Gorontalo sudah keluar. Sekarang kami menagih janji pemerintah daerah untuk menindaklanjut hasil pansus itu,” ucap MN.
Perusahaan Klaim Telah Penuhi Kontrak
PT. Agro Palma Katulistiwa membenarkan pembayaran plasma kepada petani sesuai dengan keluhan MN dan RT. Bahkan, ada yang menerima Rp500. Lebih rendah dari harga yang diterima MN dan RT.
Humas PT. Agro Palma Katulistiwa, Bustamam mengatakan, pembayaran dilakukan sesuai ketentuan kontrak yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh petani plasma. Besarannya 20% dari total hasil panen setelah dibagi dengan biaya perawatan dan lain-lain.
Sejauh ini, kata Bustamam pihaknya tidak pernah melanggar ketentuan kontrak yang sudah disepakati.
“Kami sudah menjalankan ketentuan yang sudah disepakati bersama, tidak ada yang kami langar,” ungkapnya.
Ketua Koperasi Produsen Palma Mandiri Sejahtera, Firdaus Hemeto, menambahkan, pembagian plasma itu sudah menjadi kesepakatan setiap anggota koperasi tiap tahun. Menurut Firdaus, hal tersebut diumumkan setiap tahunnya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Adapun mekanisme pembagiannya, kata Firdaus, pihak koperasi mempertimbangkan kondisi lahan dan hasil panen. Sebab, tidak semua kondisi lahan yang ditanami sawit dapat menghasilkan panen yang bagus. Di Kecamatan Mootilango, misalnya, ada beberapa lahan yang rusak. Faktor kerusakannya pun beragam, ada yang rusak karena faktor alam dan ada yang rusak karena faktor manusia.
“Metode pembagian plasma itu ada tiga kategori. Pertama, kami mempertimbangkan apakah semua lahan itu tertanam 100%,. Kedua, rusak alam dan ketiga termasuk rusak manusia. Bagaimana mungkin mereka berharap mendapat keuntungan yang tinggi sementara kondisi lahan tidak tertanam 100%, rusak alam karena longsor atau dirusak sendiri oleh petani plasma,” tutur Firdaus.
Lebih jauh, Firdaus juga mengungkapkan kondisi pendapatan perusahaan. Menurut dia, dari total 4.000 hektar lahan yang dikuasakan ke perusahaan, hari ini tersisa kurang dari 50% yang dikelola secara resmi oleh perusahaan. Sisanya ada yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Kondisi ini turut menjadi faktor penururnan pendapatan plasma, sehingga pembagian ke petani juga sedikit.
“Hal lain yang tidak bisa kami tolak adalah kondisi alam. Sekarang, kita baru selesai musim kemarau, jadi otomatis ada penurunan produktivitas dan ini berdampak juga pada pendapatan,” pungkasnya. (Abin/Gopos)
