GOPOS.ID, GORONTALO – Kejutan besar terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) yang digelar di Manado, Rabu (9/4/2025).
Perwakilan Gorontalo tak lagi masuk dalam jajaran direksi dan komisaris bank yang bermoto “Torang Pe Bank” itu.
Sebelumnya, Gorontalo di era Gubernur Rusli Habibie sempat menempatkan wakilnya di jajaran komisaris BSG. Sebut saja Rustam Akili dan Feriyanto Koniyo. Namun RUPS LB kali ini, Gorontalo yang sejatinya memiliki saham prioritas tidak diakomodir lagi dalam jajaran direksi dan komisaris BSG.
Padahal secara historis, Gorontalo sejatinya memiliki tiga pemegang saham utama. Masing-masing Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo.
Nah, untuk saham Kabupaten Gorontalo, terbagi-bagi lagi setelah beberapa daerah dimekarkan, di antaranya Pemkab Boalemo, Pemkab Pohuwato, Pemkab Bone Bolango dan Pemkab Gorontalo Utara.
Seperti diketahui, hasil RUPS LB masih menempatkan jajaran direksi lama. Direktur Utama Revino Pepah, Machmud Turuis, Pius Batara, Joubert Dondokambey dan Lousia Parengkuan.
Sementara jabatan komisaris diamanahkan kepada Ramoy Markus Luntungan, Jacklyn Koloay, Sam Sachrul Mamonto, Max Kembuan dan Djafar Alkatiri.
Jika melihat komposisi kursi komisaris BSG yang baru ini, Djafar Alkatiri dapat direpresentasikan mewakili tokoh muslim Sulut, sekaligus perwakilan Pemprov Sulut. Sementara Ramoy Markus Luntungan atau yang akrab disapa RML, diketahui merupakan ketua tim pemenangan YSK-Victory.
Sedangkan Sam Sachrul Mamonto mantan Bupati Bolmong Timur dianggap mewakili Bolaang Mongondow Raya (BMR).
“Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Sam Sachrul Mamonto masuk dalam jajaran komisaris BSG. Bila beliau (Sachrul Mamonto) dianggap mewakili pemegang saham BMR, proporsinya (Saham BMR) hanya sebanding dengan saham Kabupaten Gorontalo raya,” ketus Hamka Pontoh, warga Sulut.
Padahal, kata dia, Gorontalo tidak hanya Kabupaten Gorontalo serumpun saja yang pemegang saham. Ada dua pesaham utama BSG lagi, yakni Pemkot Gorontalo dan Pemprov Gorontalo. Totalnya, Pemda dari Gorontalo memiliki saham 18,65 persen di BSG.
Menurutnya, jika memang Gorontalo tidak terakomodir lagi dalam komposisi direksi maupun komisaris BSG, maka ada baiknya pesaham Gorontalo mempertimbangkan kembali rencana penambahan modal di bank “Bohusami” itu.
Tak hanya soal penambahan modal, kata Hamka, Gorontalo patut mempertimbangkan kembali menggunakan jasa BSG sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan kas daerah.
“Sebenarnya ini bisa menjadi embrio agar Gorontalo berfikir lagi untuk mandiri dan membangun bank-nya sendiri,” tandas dia.(adm03gopos)
BANK GORONTALO