Perum Bulog sejak dulu hingga kini memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas pangan Indonesia, terutama di tengah krisis pangan global yang mengkhawatirkan.
Badan usaha yang didirikan pada 10 Mei 1967 itu diserahi tanggung jawab untuk mengelola cadangan pangan dan memastikan pasokan pangan dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Meskipun menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan gangguan rantai pasok, BUMN di bidang pangan ini tetap mampu berdiri kokoh mengamankan ketersediaan pangan, dari hari ke hari hingga tahun ke tahun.
Mengandalkan cadangan pangan Pemerintah, Bulog aktif intervensi pasar, mencegah lonjakan harga yang bisa merugikan konsumen. Peran ini tetap diterapkan seperti semasa Orde Baru, yang mana Bulog bertugas sebagai penyangga pasokan dan menjaga harga kebutuhan pangan nasional agar tetap terjangkau.
Pada masa kini, melalui ragam program pengendali pangan, Bulog menjaga harga tetap stabil dalam menghadapi fluktuasi pasar global yang sering terjadi.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan komitmennya untuk terus menyerap produksi padi dari petani lokal guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski tak menampik impor juga dilakukan.
Tercatat hingga 20 Agustus 2024, Bulog memiliki kekuatan cadangan beras mencapai 1,35 juta ton. Bahkan akan bertambah 400 ribu ton dari impor yang saat ini dalam perjalanan.
Dengan jaringan distribusi yang luas, Bulog mengepakkan sayap menjangkau daerah-daerah terpencil, memastikan pangan tersedia merata di seluruh Nusantara melalui peran kantor wilayah dan cabang.
Eksistensi Bulog sebagai penyangga ketahanan pangan Indonesia sangat krusial, dari dulu hingga kini, dalam membantu menghadapi ketidakpastian pasar pangan global yang semakin kompleks dan tidak menentu.
Program SPHP
Menghadapi fluktuasi harga yang kerap melanda, Bulog melalui beragam program, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memastikan setiap keluarga dapat membeli beras dengan harga relatif terjangkau dan stabil.
Bulog memasok stok beras SPHP ke sejumlah pasar modern, minimarket, hingga ke kios-kios mitra di pasar tradisional. Beras itu sebagai alternatif bagi keluarga yang tak ingin membeli beras premium maupun medium.
Bayu Krisnamurthi menyatakan SPHP bagian dari strategi dalam menstabilkan harga beras di pasaran agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
SPHP tidak hanya untuk menstabilkan harga, tetapi juga memastikan pasokan beras tetap tersedia, terutama saat kelangkaan beras, terutama di tengah produksi yang menurun.
Beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah maupun kemasan 5 kg dengan harga untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp10.900 per kg.
Kemudian untuk Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan Rp11.500 per kg; dan Zona 3 meliputi Maluku dan Papua Rp11.800 per kg.
Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, distributor, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.
SPHP Bulog menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui stabilitas harga beras dan pangan lainnya. Bulog mencatat total penyaluran beras hingga 20 Agustus 2024 mencapai 1 juta ton.
Program SPHP dilaksanakan secara terukur, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku pasar, dengan koordinasi yang solid.
Bulog Siaga
Langkah lainnya dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional, terutama terkait pasokan dan distribusi bahan pangan pokok, dilakukan dengan program Bulog Siaga.
Upaya itu sebagai penerapan atas komitmen Bulog untuk selalu siap sedia, baik dalam kondisi normal maupun darurat, guna menjaga ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Bulog Siaga merupakan respons nyata BUMN di bidang pangan itu terhadap keresahan masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam program itu, Bulog menjual beras SPHP, beras premium, serta komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat.
Kegiatan itu, menurut Bulog serupa dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang yang mana telah dilaksanakan lebih dari 1.000 kali di seluruh Indonesia.
Bulog fokus pada penyediaan pangan murah dan berkualitas guna memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Lewat program itu, Bulog mendatangi lokasi sasaran yang diprioritaskan meliputi permukiman padat penduduk, seperti rumah susun, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan kawasan industri.
Ikhtiar itu untuk mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kenaikan harga.
Pasar murah ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, termasuk beras, gula, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya.
Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penyalur bantuan beras
Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan peran Bulog sebagai penyangga stabilitas pangan dalam melalui masa rawan.
BUMN ini dinilai mampu menjaga ketahanan pangan dengan harga terjangkau dan stok yang aman.
Bantuan pangan merupakan salah satu bukti yang menunjukkan peran positif Pemerintah yang senantiasa hadir dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bulog menjadi garda terdepan menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Hal itu sebagai langkah strategis pemerintah untuk membantu keluarga yang membutuhkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Pada tahun ini, bantuan beras 10 kg disalurkan dalam tiga tahap sepanjang tahun 2024. Tahap pertama Januari–Maret, tahap kedua April–Juni, dan tahap ketiga berlangsung dari Agustus hingga Desember 2024.
Bulog memastikan distribusi beras bantuan tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran, menjangkau seluruh keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.
Dalam pelaksanaannya, Bulog bekerja sama dengan berbagai instansi Pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan.
Bulog intens memantau distribusi dan kualitas beras serta memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Tahap pertama dan kedua penyaluran bantuan beras telah sukses dilakukan. Lalu tahap ketiga akan menjadi penutup program tahun 2024, dengan harapan mencapai seluruh target keluarga penerima manfaat dan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat.
Bapanas mencatat penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram bagi 22 juta KPM tahap pertama telah mencapai 658.052 ton atau 99,69 persen, sedangkan tahap kedua 652.188 ton atau 98,95 persen, sedangkan tahap tiga masih berlangsung.
Jumlah warga miskin turun
Penurunan warga miskin saat ini dinilai erat kaitannya dengan dampak positif dari penyaluran bantuan pangan yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan berkorelasi dengan program bantuan pangan pemerintah bagi masyarakat rentan.
Turunnya angka kemiskinan dikaitkan dengan bantuan Pemerintah, termasuk bantuan pangan beras 10 kg yang disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Bantuan beras yang penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog dan menyasar 22 juta KPM itu memiliki kontribusi pada hal itu.
Anggaran sebesar Rp11 triliun disiapkan untuk melanjutkan program bantuan pangan itu hingga Desember 2024, termasuk beras, daging ayam, dan telur.
Agar bantuan tepat sasaran, penting untuk memastikan penyaluran bantuan pangan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Data terbaru menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen pada tahun 2024, lebih rendah dibanding Maret 2023 yang mencapai 1,12 persen.
Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 9,03 persen pada 2024, turun 0,54 persen dibanding September 2022.
Begitu pula angka pengangguran turun menjadi 4,8 persen pada 2024 (Februari), turun 0,63 persen dibanding Februari 2023.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari program bantuan pangan Pemerintah melalui Bulog dan makin terhubungnya jalan antardaerah yang memacu pergerakan ekonomi sehingga mampu membuka lapangan kerja.(Antara/gopos)
