GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo melaksanakan kick off Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PL-KUMKM) tahun 2023, Jumat (15/09/2023) Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota Gorontalo.
Kick Off Pendataan PL-KUMKM dilakukan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Atqo Mardiyanto dengan menempelkan telapak tangan pada layar sebagai penanda dimulainya PL-KUMKM.
Kick Off berlangsung bertepatan dengan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesa (BBWI) Hulondhalo Art & Craft Festival, yang turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Kantor Pusat Bank Indonesia serta tamu undangan lainnya.
“Hari ini tanggal 15 September 2023 PL-KUMKM mulai dilaksanakan hingga 14 Oktober 2023. Penyelenggaraan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM tahun 2023 ini merupakan bagian dari kontribusi nyata BPS dalam program prioritas nasional”, ungkap Atqo Mardiyanto.
Atqo Menjelaskan PL-KUMKM bertujuan untuk menciptakan basis data tunggal. Ketersediaan data mengenai pelaku UMKM berperan krusial sebagai akselerator program-program pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM yang tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana dampak dari intervensi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha.
“Jadi sebetulnya pendataan lengkap itu seperti sensus, sebagian sudah didata di tahun 2022. Sisanya di tahun 2023 ini, dan Provinsi Gorontalo ada 3 kabupaten yang akan dilakukan pendataan, yakni Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara dan Pohuwato. Mudah-mudahan ini terlaksanakan dengan baik”, jelas Atqo.
Sementara itu Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya para pelaku UMKM agar dapat mendukung dan mensukeseskan kegiatan PL-KUMKM. Diharapkan para pelaku usaha tersebut menerima kedatangan petugas dengan baik serta memberikan jawaban yang benar dan sesuai.
“karena apa? karena informasi yang didapatkan sangat bermanfaat untuk terwujudnya Satu Data Koperasi dan UMKM sebagai rujukan formulas Evidence – Based Policy Making”, kata penjagub Ismail.
Adapun total petugas pendataan di tiga kabupaten tersebut sebanyak 539 petugas, terdiri dari
petugas pendataan lapangan (PCL) sebanyak 430 orang, petugas pemeriksa lapangan (PML) sebanyak 87 orang dan koordinator sensus kecamatan (KOSEKA) sebanyak 22 orang.
Metode pendataan dilakukan dengan wawancara melalui aplikasi CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) dengan pemilik atau pengelola unit usaha dari usaha/perusahaan secara door to door.
Sedangkan informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan Alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha. (muhajir/gopos)
