GOPOS.ID, GORONTALO – Pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo perlu komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin pada pandangan Fraksi PDI-P tentang Rancanan APBD 2024, Senin (11/9/2023).
Menurut La Ode, Gorontalo saat ini belum keluar dari daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Gorontalo masih masuk lima besar daerah termiskin.
“Penurunan kemiskinan Gorontalo tidak pernah signifikan. Ini perlu perhatian pemerintah daerah,” ujar La Ode.
La Ode menilai, perlu adanya sinergitas program mulai dari pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota bahkan hingga tingkat desa.
“Kita berharap ada satu bahasa yang sama ketika berbicara tentang masalah penanggulangan kemiskinan ekstrim oleh pemerintah daerah. Jangan kemudian saling melempar, dan alasan tidak punya uang dan sebagainya,” ujarnya.
Fraksi PDI-P berharap penandatanganan kemiskinan di Gorontalo masuk dalam prioritas penyusunan APBD 2024.
Tidak hanya APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo saja. La Ode berharap Gubernur Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang dalam mengevaluasi APBD pemerintah kabupaten/kota bisa andil dalam mendorong pengentasan kemiskinan tingkat kabupaten/kota melalui APBD 2024.
“Jadi kita harapkan (pengentasan kemiskinan) bisa menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD 2024,” ujar La Ode
Sementara, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya mengatakan pengentasan kemiskinan di Gorontalo masuk dalam prioritas program pada APBD 2024.
“Jadi kita berupa mengintegrasikan program daerah dan pusat dalam pengentasan kemiskinan ini. Integrasi program kemiskinan dari sumber APBD dan APBN,” ujar Ismail.
Program pengentasan kemiskinan pada APBD 2024 ini telah masuk dalam program OPD terkait. (muhajir/gopos)
